LRT Gatot Subroto Ke Kuningan Salah Disain, DPRD DKI Jangan Asal Ketok Duit Rp 5 Triliun 

RN - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo punya data mengejutkan. Dia menyebut proyek LRT Jabodebek dibuat tak sesuai dengan perencanaan awal yang matang alias salah desain.

Dirinya mencontohkan salah satunya terkait dengan longspan atau jembatan lengkung bentang panjang yang berada dibawah jalan Gatot Subroto hingga jalan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Itu salah desain karena dulu Adhi (PT Adhi Karya) sudah bangun jembatannya, dia nggak ngetes sudut kemiringan keretanya," kata Tiko sapaan akrabnya dalam acara InJourney Talks secara daring yang dikutip Rabu (2/8/2023).

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Menurut dia seharusnya Adhi Karya membuat jembatan lengkung tersebut dengan lebar, bukan yang ada seperti sekarang yang memiliki space terbatas, hal ini kata dia akan berdampak pada kecepatan kereta yang akan lewat.

"Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," paparnya.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau nggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km/jam, pelan banget," tambahnya.

Tak hanya itu masalah lain muncul terkait software yang harus dimiliki oleh kereta tanpa masinis tersebut. Dia bilang Siemens yang merupakan penyedia software LRT Jabodebek memprotes karena spesifikasi kereta yang dibua PT INKA (Persero) tidak sama satu dengan lainnya.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain," papar Tiko.

"Jadi 31 kereta beda spec semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spec tadi itu," tambahnya.

Sejumlah borok proyek senilai Rp32,5 triliun ini diketahui usai dirinya membentuk tim project management office (PMO) untuk memastikan integrasi proyek tersebut tercipta.

Pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu harus menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Proyek pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta fase 1B bakal digarap anak perusahaan BUMD, PT Jakpro.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan proyek pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta fase 1B beroperasi parsial pada 2024. Dia menargetkan LRT Jakarta bisa melayani rute Velodrome hingga flyover Pasar Pramuka.

HBH sapaan akrab Heru menyampaikan, pihaknya menargetkan proyek dimulai September 2023. Setelah jalur Velodrome-flyover Pramuka terbangun, konstruksi diteruskan hingga Manggarai.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryanti, mengatakan JakPro telah melengkapi dokumen pelaksanaan. Dokumen tersebut meliputi penetapan trasi, kajian amdal, hingga perizinan proyek LRT 1B.

"Insyaallah perkiraan groundbreaking di pertengahan Agustus sampai dengan September. Dilanjutkan nanti kita akan masuk ke trial parsial menjadi prosesnya itu, diselesaikan sampai akhir," kata Sri.

Dia juga berharap uji coba parsial bisa dimulai September 2024. Sementara, konstruksi rute 1B dari Velodrome hingga Manggarai ditargetkan rampung pada 2026.

Seperti diberitakan, DPRD DKI kabarnya sudah menyetujui anggaran Rp 5 triliun untuk ivestasi. Komisi C DPRD DKI sebelumnya memproyeksikan pembangunan kereta LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai menelan investasi Rp 4,4 triliun.

Nilai investasi proyek LRT Jakarta fase 1B itu terungkap saat rapat kerja antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka mengungkapkan, pembangunan LRT Jakarta fase 1B ini masuk program dari proyek strategi nasional (PSN) yang dituangkan dalam kegiatan strategis daerah (KSD).

Proyek ini sudah harus dimulai dari tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. “Sebenarnya itu harus selesai di tahun 2024, jadi di akhir anggaran bisa di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2024,” kata Andyka yang juga menjadi Wakil Ketua I Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini.

Andyka merinci, ada tiga proses penganggaran penyertaan modal daerah (PMD) dari proyek pembangunan ini.

Pertama, alokasi anggaran sebesar Rp 916 miliar dari APBD murni 2023, kedua Rp 1,5 triliun dari APBD Perubahan 2023 dan ketiga APBD murni 2024 sebesar Rp 2 triliun.

Vice President (VP) PT Jakpro Syahrial Syarif mengatakan, hal ini sejalan dengan proses penyiapan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi publik.

Rute Fase 1B akan mencapai jarak 6,4 kilometer dengan lima stasiun, yang ditargetkan membawa 180.162 penumpang, atau minimal 80.000 – 100.000 penumpang per hari dengan target konstruksi awal dimulai pada paruh pertama 2023.

Nantinya terdapat lima stasiun dalam fase ini, yaitu Stasiun Pemuda; Stasiun BPKP; Stasiun Pasar Pramuka; Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, menilai proyek LRT fase 1B rute Velodrome-Manggarai disinyalir menabrak sejumlah aturan. "Banyak kesalahan administrasi dan ini jadi bom waktu," ungkapnya, Rabu (2/8).

Amir meminta kepada DPRD DKI agar waspada dan teliti. Karena bisa saja jika proyek banyak menabrak aturan bisa berdampak hukum. "Jika ada dampak hukum kan jadi repot. Teliti dulu lah dana investasinya," ungkapnya.