.png)
RADAR NONSTOP - Niat Anies Baswedan mengajak PNS DKI Jakarta beralih ke angkutan umum bertepuk sebelah tangan.
Padahal, tak tanggung - tanggung, untuk ‘memaksakan’ peralihan tersebut, Pemprov mencabut subsidi parkir ASN di IRTI Monas.
Namun, memang dasar mbalelo, bukannya manut terhadap perintah Anies, para PNS Balaikota malah mencari celah. Tetap naik kendaraan pribadi dan dapat tempat parkir gratisan.
BERITA TERKAIT :Dibasmi Satpol PP Jakarta, Jukir Minimarket: Kami Bukan Sampah Apalagi Musuh Pemerintah, Tolong Pak Prabowo...
Tertibkan Parkir Minimarket, Syafrin Dishub Ancam Jukir Denda Rp20 Juta
Parkiran gedung DPRD DKI sesak mirip pasar tumpah
Sasarannya adalah parkiran gedung DPRD DKI Jakarta. Alhasil, tempat parkir anggota dewan dan staf DPRD penuh sesak mirip pasar tumpah.
“Bang, penuh bang, susah diaturnya nih bang, orang depan (Balaikota) pada parkir disini,” ujar salah satu petugas penjaga parkiran DPRD DKI Jakarta saat ditemui RADAR NONSTOP, Jumat (12/1/2019).
Salah satu pegawai pemprov yang memarkirkan sepeda motornya di sana, Heri, mengaku dirinya tak ingin menyia-nyiakan fasilitas parkir gratis yang tersedia di Gedung DPRD.
“Daripada harus bayar mahal di IRTI, lebih baik di sini saja. Kan, fasilitas gratis,” katanya.
Senada dengan Heri, para pegawai lain yang ditanyai memberi jawaban serupa. Mereka tengah menyiasati kebijakan Gubernur menghapus subsidi tarif parkir bagi pegawai pemprov di IRTI Monas.
Dengan pencabutan subsidi itu, tarif parkir bulanan bagi pegawai Pemprov yang tadinya Rp68 ribu per bulan melonjak hingga Rp550 ribu bagi kendaraan roda empat.
Begitu pun dengan roda dua, dari awalnya Rp22 ribu per bulan menjadi Rp352 ribu. Tarif tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada masyarakat umum.
Sejatinya, kebijakan Anies tersebutuntuk mendorong pegawai pemprov beralih ke angkutan umum.
“Tapi saya masih lebih nyaman naik sepeda motor ke kantor. Kalau naik kendaraan umum, belum macetnya, belum lagi kalau ada gangguan tak terduga. Jadi, sampai sekarang saya tetap memilih naik motor saja,” jelas Heri.
Parkiran IRTI MONAS jadi sepi
Saat dihubungi awak media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmiko mengatakan pencabutan subsidi tarif parkir tersebut harus segera diberlakukan.
“Januari ini harus diimplementasikan. Jadi, kita awali parkir di Lapangan IRTI,” ujar Sigit.
Sigit menjelaskan, per 15 Januari 2019, peraturan tersebut sudah mulai efektif diterapkan. Pencabutan subsidi itu membuat tarif parkir yang harus dibayar naik cukup signifikan karena mencapai delapan kali lipat.
“Mulai efektif 15 Januari. Karena mereka bayarnya per tanggal 15, mereka sudah bayar per Desember kemarin. Jadi, Januari ini mereka sudah tidak mendapat insentif lagi,” pungkasnya.
