.png)
RN - Lolos dari kritikan DPRD DKI Jakarta bukan berarti aman. Sebab, DPR RI mulai kesal dan geregetan.
Parlemen di Senayan itu makin galak. Mereka mengancam akan membentuk panitia khusus (pansus).
Desakan pansus diusung oleh politisi PDIP. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kasus polusi udara khususnya di Jabodetabek.
BERITA TERKAIT :Bu Mega, Fraksi PDIP DPRD DKI Gak Solid Dukung Pramono-Si Doel Tuh?
Survei Naik, Pramono Minta Relawan Tidak Jumawa
Charles menyebut DPR tak segan membentuk panitia khusus (pansus) apabila pemerintah tak serius.
"Kalau pemerintah tidak serius, kita sudah ngomong di sini. Teman-teman banyak yang mengusulkan, mau pansus, kita pansusin saja. Teman-teman komisi lain setuju kok, kira bikin pansus biar pemerintah serius," kata Charles dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/8).
Politikus PDIP ini pun mencontohkan ketika Menkes Budi Gunadi menginginkan Indonesia meniru China melalui alat pemantauan kualitas udara real time yang dipasang di sejumlah titik.
Namun di sisi lain, Kementerian LHK tidak sepakat dengan ide itu. Lebih setuju jika hanya menempatkan satu alat canggih yang akan dipasang di sekitaran GBK.
"Jadi diskusi di internal pemerintah saat ini seperti apa sih? kalau tadi kita lihat strategi yang disampaikan Pak Menteri itu diadopsi dari China, tetapi ini kan bukan policy resmi dari pemerintah, ini kan pemikiran Pak Menkes," ujar Charles.
Charles mengaku sedih lantaran banyak kebijakan di Indonesia yang diambil menggunakan pola pemadam kebakaran. Artinya baru mendapatkan respons ketika ditemukan permasalahan genting atau viral di masyarakat.
Misalnya, pemerintah yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap 11 perusahaan yang melakukan pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Karena viral, jadi dicoba seolah pemerintah tegas. Nah, saat ini seperti apa policy pemerintah? apakah sudah ada tim bersama. Kalau saya Presiden, saya akan menunjuk Pak Menkes untuk menjadi penanggung jawab masalah ini begitu," ujarnya.
Politisi PDIP lainnya menuding polusi udara yang terjadi di Jakarta memalukan dan bikin cemas. Apalagi, saat ini ribuan balita di Jakarta sudah terdampak gangguan pernapasan.
"Ini memalukan dan mencemaskan," tegas politisi PDIP Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Said menyoroti kualitas udara Jakarta dan sekitarnya yang sedang buruk. Polusi udara Jakarta bahkan menjadi salah satu yang terburuk di dunia dalam pengukuran kualitas udara secara langsung oleh IQAir.
Dia mengatakan kondisi itu sangat mencemaskan sekaligus memalukan. Saking berpolusinya udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah sampai menggulirkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH).
"Sepekan lebih DKI Jakarta dan sekitarnya dikepung polusi udara kategori membahayakan warga. Bahkan Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi di dunia. Sungguh mencemaskan sekaligus memalukan," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (29/8/2023).
Said menyebut polusi udara Jakarta memalukan karena pemerintah dengan gagahnya menargetkan emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2050 dan bergabung dalam kerja sama iklim melalui UNFCCC untuk pengurangan gas rumah kaca (GKC).
"Keindahan di atas kertas sirna bak daun kering dilalap api. Di Jakarta tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan GKC dirumuskan, malah paling berpolusi," ucapnya.
Aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro menilai murkanya DPR khususnya dari PDIP adalah bentuk sindiran ke Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH.
"Ada kesan PDIP DKI lembek dan gak galak. Padahal polusi sudah parah di DKI. Anehnya kenapa pada diam itu Fraksi PDIP di DPRD," ungkapnya.
Jika pansus terbentuk kata Yudha bisa mengarah ke HBH. "Kebijakan pemprov itu linglung gak jelas. Polusi di atas kenapa semprot di jalan, aneh kan, HBH bisa kena seruduk banteng itu," sindirnya.
Aktivis menurut Yudha meminta kepada DPR agar tidak kelamaan dalam membentuk pansus. Karena polusi udara di Jakarta sudah sangat parah.
Hingga berita ini diturunkan, Fraksi PDIP DKI Jakarta yang dikomandoi Gembong Warsono belum bisa dikonfirmasi. Begitu juga dengan HBH soal adanya pembentukan pansus polusi udara.
Udara Buruk DPR
Bukan cuma di luar ruangan, kualitas udara di DKI Jakarta disebut memburuk. Kualitas udara buruk ini disebut-sebut terasa hingga ke dalam ruangan rapat di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, yang ber-AC.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono. Dave mengeluhkan kualitas udara yang buruk saat rapat komisinya dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berlangsung, Kamis (31/8/2023) pagi tadi.
Dave mengirimkan sebuah foto yang memperlihatkan monitor kualitas udara atau Laser Egg yang menunjukkan angka 169. Dave pun prihatin dengan memburuknya kualitas udara di Jakarta saat ini.
"Kondisi polusi di udara di Jakarta ini sudah amat memprihatinkan. Bahkan di ruang rapat ber-AC saja masih tinggi polusinya," ujarnya.
Dave mendorong pemerintah segera mengambil kebijakan yang menyeluruh untuk menindaklanjuti polusi tinggi. Dia meminta pemerintah juga melibatkan swasta dalam memperbaiki kualitas udara.
"Sangat amat ditunggu sebuah solusi yang holistik dari seluruh instansi pemerintah, pusat dan daerah, serta juga dari pihak swasta. Agar ada gerakan yang masif dalam mengatasi polusi di Jakarta ini," katanya.
