Kardus Durian Kasus Pesanan, Cak Imin: Setiap Pemilu Muncul 

RN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar tak gentar dihajar isu kasus kardus durian. Sebab isu tersebut selalu digoreng jelang pemilu.

Cak Imin mengaku tak khawatir jika kasus "kardus durian" diungkit kembali, karena menurutnya itu sudah tak laku dan setiap pemilu selalu muncul. 

"Pemilu tahun ini sudah nggak bakal laku itu, itu pemilu tahun lalu, jualan isu itu, sekarang sudah nggak laku lagi," ujar Muhaimin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Sebelumnya aksi KPK memeriksa Cak Imin soal skandal kardus durian mengundang tanda tanya. Sebab, disaat Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan mendadak kasus itu digeber KPK. 

Banyak pihak menuding kalau KPK bekerja atas pesanan. Sementara Ketua IM57+ Institute, Mochamad Praswad Nugraha sebelumnya menuding KPK bekerja atas pesanan. 

"Beberapa waktu yang lalu Firli Bahuri secara tiba-tiba kembali mengungkit desas desus perkara OTT lama yang terjadi tahun 2011 'Kardus Durian' yang diduga melibatkan pimpinan partai politik tertentu menjelang pemilu," kata Ketua IM57+ Institute, Mochamad Praswad Nugraha, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (29/10).

Praswad menilai pernyataan tersebut memperlihatkan Firli Bahuri yang secara terbuka menggunakan KPK masuk ke dalam ranah politik.

"Statement yang seolah-olah heroik dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun jika lebih jeli kita cermati, hal ini mencerminkan Firli Bahuri semakin tidak malu-malu lagi untuk menggunakan KPK agar dapat masuk ke dalam ranah politik," ujar mantan penyidik KPK ini.

"Menunjukkan indikasi keberpihakan dengan afiliasi politik tertentu, dan secara tiba-tiba mengungkit kasus 11 tahun yang lalu, sementara kasus-kasus mega korupsi yang di depan mata seolah-olah lenyap menghilang," sambungnya.

"Satu kasus yang masih sangat jauh pembuktiannya seperti terburu-buru dan berpura-pura tegas secara terus menerus didengung-dengungkan oleh Firli Bahuri untuk ditindaklanjuti oleh KPK, sedangkan kasus yang sudah jelas-jelas terbukti dan sudah berkali-kali diajukan sprindik pengembangan perkaranya dibiarkan terbengkalai," papar Praswad.

"Itu semua tidak bisa dilepaskan dari motif adanya keterkaitan partai dan aktor politik tertentu. Korupsi bansos adalah contoh nyata tidak adanya tindak lanjut padahal buktinya sudah terang benderang untuk ditindaklanjuti," sambungnya.