Bayi Di Depok Pendek Bin Bogel, Menu Stunting Rp 18 Ribu Jadi 9 Ribu 

RN - Fakta mengejutkan terungkap dari DPRD Depok, Jawa Barat. Diduga menu stunting yang Rp 18 ribu menjadi Rp 9 ribu. 

Alhasil, warga Depok teriak. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menilai menu makanan pencegah stunting yang diberikan kepada ibu hamil dan balita itu sangat tidak layak. Menurutnya, menu tersebut belum mencukupi nutrisi yang diperlukan.

"Ya, enggak layak. Karena persoalannya bukan makanan, tapi nutrisi. Terpenuhi enggak nutrisinya buat ibu hamil dan balita. Menurut saya sampai hari ini belum terpenuhi," kata Ikra saat dihubungi, Kamis (16/11).

Ikra mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mestinya mampu menganalisis menu makanan yang dibutuhkan warga untuk mencegah stunting. Menurutnya, menu nasi tidak tepat, karena warga Depok tak kekurangan beras.

"Tapi protein kayak misal telur, susu, buah itu jadi soal. Kalau itu makanan tambahan, ya itu harus memenuhi. Kalau tahu, saya kira rumah tangga di Depok masih sering makan tahu," ujar Ikra.

"Ibu hamil perlu susu tambahan. Kan ada susu formula untuk ibu hamil. Kenapa enggak itu yang diberikan," imbuhnya.

Ikra pun mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

"Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar. Tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari pemerintah kota sebesar 6,6 miliar. Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat," ucapnya.

Mantan aktivis 98 UI ini menyatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan DPRD Kota Depok dari salah satu vendor, anggaran untuk satu paket makanan hanya senilai Rp9.000. "Kenapa jadi 9 ribu harusnya kan 18 ribu per paket," tambah Ikra.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan program PMT lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes RI tentang PMT lokal, termasuk menu," kata Mary di Depok.

Mary mengatakan pemberian PMT lokal bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran PMT lokal yaitu balita gizi kurang, yaitu balita (6-59 bulan) dengan indeks ditentukan. Lalu, balita berat badan kurang dan sangat kurang, balita gizi kurang alami stunting, dan balita dengan berat badan tidak naik.

"PMT lokal di Kota Depok diberikan selama 28 hari. Mulai tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023," tuturnya.

Dia mengatakan anggaran program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari pemerintah pusat.

"Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil," katanya.

Anggaran Besar

Menu stunting atau anak kurang gizi tidak masuk akal. Apalagi anggaran menu stunting Rp 4,4 miliar. DPRD menuding anggaran tersebut kena sunat? 

Alhasil banyak bayi dan balita Depok pendek dan bogel-bogel. Diketahui, jumlah stunting di Depok sekitar 3.693 balita, atau 3,42 persen. 

Data tersebut berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita pada Februari 2022 yang dihimpun oleh aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat (EPPGBBM).

Lalu, berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Kota Depok memiliki angka stunting terendah di Jawa Barat (Jabar) yakni 12,3 persen. Angka ini mengalami penurunan 3,79 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,09 persen.

Angka stunting berdasarkan kecamatan terbanyak di Bojongsari dengan 5,73 persen, Sawangan 5,59 persen dan Tapos 4,45 persen. Sementara eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut menanggapi geger menu pencegah stunting yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok.

Sebagai informasi, menu yang dibagikan lewat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut dianggap tidak memenuhi kebutuhan gizi untuk mencegah bayi stunting sebagaimana dinarasikan.

Pasalnya, dengan anggaran total mencapai Rp4,4 miliar, atau kurang lebih sebesar Rp18 ribu per paket, tiap jiwa hanya mendapatkan menu berupa nasi serta kuah sop berisi sawi dan tahu putih rebus.

Dilihat di akun Instagram @depok24jam, menu-menu lain yang dibagikan juga dianggap tidak sepadan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan hingga anak-anak yang malah tidak lahap mengonsumsinya.

“Menu-menu stunting: dari hari ke-1 diberi bubur, hari ke-2 bola-bola singkong dan kentang, hari ke-3 makaroni telur puyuh, hari ke-4 nugget tempe, hari ke-5 sayur sawi dengan tahu putih, dan hari ke-6 bola nasi wortel. Namun, selama enam hari tersebut, anak saya tidak mau makan makanan yang disiapkan oleh kader. Apakah menu ini sesuai untuk mencegah anak stunting?” begitulah pengakuan seorang warga yang berdomisili di Cipayung, dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Kehebohan inilah yang kemudian turut disoroti oleh Susi. Dilihat di akun X-nya, mantan menteri yang terkenal akan jargon “Tenggelamkan!” tersebut turut menandai Presiden Joko Widodo karena menduga ada praktik korupsi dalam pembagian menu pencegah stunting tersebut.

“Menelan anggaran Rp4,4 miliar, menu pencegah stunting di Kota Depok disoroti lantaran hanya berupa nasi, kuah sup, sawi, dan tahu,” begitulah judul dari salah satu artikel media online yang ditanggapi oleh Susi.

“Harus nangis dan tertawa…” sentil Susi sambil menambahkan banyak emoji wajah menangis tersedu-sedu dan wajah tertawa sampai menangis secara bergantian.

“Sedih dan sedih … apapun untuk kebaikan-anak bangsa selalu ada penyunatan,” keluh Susi. “Korupsi sudah dititik menghancurkan kualitas SDM kita untuk masa yang akan datang @jokowi.”

Kali ini Susi mengakhiri cuitannya dengan banyak emoji menangis, apalagi karena masalah stunting tidak bisa dipandang sebelah mata.

Warganet pun mengamini keresahan Susi tersebut, mulai dengan membandingkan program serupa di daerah lain sampai menerka lari ke mana uang tersebut.

“Anggaran Stunting lebih besar Dinas Luar, Sosialisasi, Makan Minum Rapat, Biaya Cetak Modul, Honorarium Tim, Biaya ATK,” komentar warganet.

“Kebijakan yang bagus… tidak berimbang dengan pelaksanaan di lapangannya… miris sangat…” kritik warganet.

“Buset dah, gw di surabaya program gini dikasih telur 1 pack isi 10 butir dan ayam potong utuh,” timpal yang lainnya.

Tragisnya pada tutup wadah, ada stiker Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono (IBH) serta tulisan ''Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat".