.png)
RN - Wakil Presiden Ma'ruf Amin kaget. Dia tak menyangka soal viralnya menu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat. Menu itu dianggap tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
Wapres mengaku Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
Dalam waktu dekat kata Wapres pihaknya akan memanggil kepala daerah yang dianggap tidak sesuai standar dalam memberikan menu makanan stunting.
BERITA TERKAIT :DPRD Kota Depok Bejat, Tiduri Anak Di Bawah Umur?
17 Wajah Lama Tumbang, DPRD Depok Banyak Dihuni Wajah Baru
"Akan kita awasi dan pantau," jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. Dia juga akan memantau pemberian makanan pencegahan stunting di seluruh daerah.
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah," ujarnya.
DPRD Protes
Seperti diberitakan, menu stunting di Depok viral. DPRD Depok bahkan menuding menu stunting yang Rp 18 ribu menjadi Rp 9 ribu.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menilai menu makanan pencegah stunting yang diberikan kepada ibu hamil dan balita itu sangat tidak layak. Menurutnya, menu tersebut belum mencukupi nutrisi yang diperlukan.
"Ya, enggak layak. Karena persoalannya bukan makanan, tapi nutrisi. Terpenuhi enggak nutrisinya buat ibu hamil dan balita. Menurut saya sampai hari ini belum terpenuhi," kata Ikra saat dihubungi, Kamis (16/11).
Ikra mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mestinya mampu menganalisis menu makanan yang dibutuhkan warga untuk mencegah stunting. Menurutnya, menu nasi tidak tepat, karena warga Depok tak kekurangan beras.
Ikra pun mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.
Mantan aktivis 98 UI ini menyatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan DPRD Kota Depok dari salah satu vendor, anggaran untuk satu paket makanan hanya senilai Rp9.000. "Kenapa jadi 9 ribu harusnya kan 18 ribu per paket," tambah Ikra.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan program PMT lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes RI tentang PMT lokal, termasuk menu," kata Mary di Depok.
Mary mengatakan pemberian PMT lokal bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sasaran PMT lokal yaitu balita gizi kurang, yaitu balita (6-59 bulan) dengan indeks ditentukan. Lalu, balita berat badan kurang dan sangat kurang, balita gizi kurang alami stunting, dan balita dengan berat badan tidak naik.
"PMT lokal di Kota Depok diberikan selama 28 hari. Mulai tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023," tuturnya.
Dia mengatakan anggaran program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari pemerintah pusat.
"Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil," katanya.
