Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, IKN Dikonsep Untuk Ekonomi  

RN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara lantang menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

PKS menilai Pulau Kalimantan itu masih hutan dan akan diganti dengan pusat pertumbuhan ekonomi. 

Janji ini dilontarkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dia menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?

---

RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya

---

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). 

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku. 

Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dengan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini. 

Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurutnya, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan. Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. 

PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. 

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu. 

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.