RN - Jawa Tengah menjadi lumbung suara terbesar PDIP. Setiap kali pemilu, partai Banteng ini selalu mendulang suara besar.
Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut PDIP berhasil meraih dukungan 5,77 juta suara di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada Pemilu 2019. Capaian tersebut porsinya mencapai 29,71% dari total suara 19,42 juta suara di provinsi tersebut.
Kini kandang Banteng terancam rusak. Pasca debat capres, Presiden Joko Widodo langsung turun ke Jateng, Rabu (13/12). Jokowi membawa kabar gembira kepada para petani terkait pupuk yang selama ini dikeluhkan petani.
BERITA TERKAIT :Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Semua, Prabowo Bukan Drakula Rakyat
Di Universitas Muhammadiyah, Prabowo Sebut Orang Kecil Main Saham Pasti Kalah
Jokowi menghadiri beberapa agenda dalam kunjungan kerjanya seperti memberikan pengarahan ke Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) se-Jawa Tengah di Pekalongan.
Jokowi awalnya menyebut dunia yang sedang mengalami krisis pangan. Hal itu membuat harga-harga pangan pokok pun juga mengalami kenaikan pesat di seluruh dunia.
"Perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Di semua negara sekarang ini terjadi krisis pangan, harga pangan naik semua negara," kata Jokowi dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/12/2023).
Jokowi mengaku menangkap banyaknya keluhan terkait urusan pupuk dari para petani akhir-akhir ini. Jokowi berjanji akan menambah subsidi pupuk.
"Kembali ke urusan petani tadi disampaikan Pak Mentan, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah sanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan, subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada," kata Jokowi.
Jokowi juga berbicara tentang adanya keluhan pembelian pupuk subsidi yang hanya menggunakan kartu tani. Jokowi kini menyetujui pembelian pupuk subsidi menggunakan KTP asalkan tertulis pekerjaan sebagai petani.
"Yang kedua ini urusan dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya ada tulisan petani, silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai kartu tani bisa memakai juga KTP," kata Jokowi.
Jokowi menekankan pembelian pupuk dengan KTP hanya yang tertulis sebagai petani. Jokowi lantas mewanti-wanti jangan sampai ada KTP tertulis ASN atau pengusaha bisa membeli pupuk subsidi.
Debat Petani
Soal pupuk antara Prabowo dan Ganjar saling menyindir. Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka.
Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
Jangan Lupa Baca Radar Nonstop Edisi Digital
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Ganjar pun menjawab hal itu dengan menyindir balik Prabowo. Dia mengingatkan bahwa Prabowo yang pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
Ganjar melanjutkan bahwa data petani selama ini tidak pernah beres.
"Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," kata Ganjar.
Ia mengatakan, pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Ganjar mengaku menelpon langsung Wapres saat itu.
"Pak Wapres, please, kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup, dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti," katanya.