10 Dinas Rawan, KPK Bongkar Laporan Korupsi Jakarta Terbanyak

RN - DKI Jakarta dinobatkan sebagai daerah rawan korupsi. Dari 5.079 laporan pengaduan masyarakat ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi, ibu kota terbanyak. 

Sepanjang 2023, DKI Jakarta menempati posisi pertama ketimbang provinsi lain. KPK mencatat ada 759 laporan yang terjadi di Jakarta. 

Diketahui, selama 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 5.079 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Paling banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari laporan pengaduan masyarakat.

"Selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan," kata Nawawi dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (16/1).

Dari jumlah tersebut kata Nawawi, sebanyak 690 belum dapat ditindaklanjuti, sehingga diarsipkan, dan 4.389 dilakukan verifikasi. Selanjutnya, sebanyak 1.962 laporan dalam proses penelaahan.

"Tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, 9 laporan diteruskan kepada pihak internal, 2 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti," terang Nawawi.

Adapun lima wilayah terbanyak dalam penyampaian laporan pengaduan masyarakat, yakni DKI Jakarta sebanyak 759 laporan, Jawa Barat sebanyak 483 laporan, Jawa Timur sebanyak 430 laporan, Sumatera Utara sebanyak 354 laporan, dan Jawa Tengah sebanyak 270 laporan.

Sementara Komunikolog Politik & Hukum Nasional Tamil Selvan menilai, maraknya laporan tindak pidana dugaan korupsi harus segera dibenahi. Laporan itu bisa menjadi bukti kalau kinerja Pj Gubernur Heru Budi Hartono alias HBH gagal. 

Diketahui, HBH menjabat Pj atas penunjukan Kemendagri pada bulan Oktober 2022. Dan catatan KPK soal laporan dugaan korupsi itu sepanjang 2023. 

"Artinya dipimpin Pj kenapa Jakarta makin ruwet. Harus ada evaluasi kenapa bisa menjadi parah ibu kota," tegas Tamil. 

Klaim kalau HBH adalah mantan birokrat Jakarta terang Tamil tidak jaminan dalam menjalankan tugas yang baik. "Bukan hanya soal laporan di KPK saja, tapi program penuntasan macet dan banjir stag," sindirnya. 

HBH sebelumnya pernah pamer prestasi soal Pemprov DKI mendapat skor 90,59 dari KPK. Skor itu terkait program pencegahan korupsi. 

Korupsi Merusak. Baca Edisi Cetak Radar Nonstop Setiap Senin Hingga Jumat

Hal itu disampaikan HBH dalam rapat paripurna penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2023 dan rancangan APBD 2024, Jumat (4/8/2023).

"Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59," ujar HBH.

"Dan ini bukan merupakan tujuan akhir untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal," ucap HBH.

Ada beberapa dinas yang diduga rawan akan dugaan korupsi. Dinas itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. 

Diketahui, APBD DKI Jakarta pada 2023 mencapai sekitar Rp79 triliun. Anggaran itu terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Dinas Sosial.