Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI 2 Periode yang Ditempa Arena Balap

RN - Untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu harus melalui proses. Tak ubahnya besi, agar menjadi golok atau pedang tajam mesti melewati tempaan.

Begitu juga dengan manusia, agar bisa menjadi sosok pribadi yang baik, bermartabat, menghargai sesama, aktif dan kompak, pastinya harus melewati proses tempaan yang panjang.

“Saya ditempa dan dibentuk oleh lingkungan otomotif dan arena balap. Lewat dunia otomotif itulah, banyak pengalaman serta pembelajaran positif yang kemudian bisa menjadikan saya lebih menghargai sesama, aktif dan kompak,” ujar Prass panggilan akrab politisi PDIP yang sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua DPRD DKI ini sejak 2014 - 2024.

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Prass mengungkapkan, lebih dari separoh hidupnya, kurang lebih selama 30 tahun berkecimpung di arena balapan. 

“Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari arena balap dan sangat berguna ketika saya diberikan amanah dan mandat menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta,” urainya.

Salah satunya sikap saling menghormati menjadi landasan atau pegangan kuat sepanjang dirinya menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Sosok Pras juga dikenal memiliki sifat tegas, namun humoris. Alhasil, pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini dipercaya oleh anggota dewan di Kebon Sirih sebagai penengah yang ramah dan sukses menuntaskan polemik ketika terjadi sejumlah gesekan di internal DPRD DKI.

Edisi Cetak Radar Nonstop, Jagonya Berita Jakarta. Terbit Setiap Senin Hingga Jumat

Selanjutnya, manakala dirinya pernah diberikan amanat sebagai Ketua Bidang Kemitraan KONI DKI Jakarta. Tak ayal perihal kepiawaianya dalam berorganisasi itu pula, kemudian bikin Pras dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta.

Belum lagi termasuk mengemban jabatan Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia DKI Jakarta, juga Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) dan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta.

Pras: Isteri Tercinta Penopang Kesuksesan

Diakui bapak dari 4 anak dengan didampingi istri tercintainya, yakni Novie Muniarsari, ikut menopang segala keberhasikannya selama ini.

Menurut Pras bahwa peran sang istri itu sangat berpengaruh dalam optimalisasi untuk menjalankan tugas utama sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Baik saat santai, saat dinas, justru istri yang menyiapkan segala kebutuhan. Dari situ membuat saya nyaman, aman dan bahagia. Sosok istri juga menjadi kawan diskusi pribadi yang produktif,” ujar Pras yang pada Pileg 2024 ini maju sebagai Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta 2.

Masalah Jakarta Masih Banyak

Namun ketika mengemban jabatannya selama ini, Pras berkeinginan melakukan perubahan yang lebih baik untuk Jakarta. Karena apa? Menurut nya, masih banyak permasalahan di Jakarta yang ingin dituntaskan.

Bentuk perubahan, perbaikan, pembangunan kampung kumuh, serta soal kemacetan dan banjir Jakarta – ditegaskan Pras merupakan 3 persoalan yang menjadi fokus dan disampaikan dalam pembahasan APBD DKI.

“Tentunya, saya akan melakukan koreksi-koreksi agar Pemprov DKI Jakarta, mempertajam apa yang menjadi prioritas program saya dan kawan-kawan di dewan,” sebut dia, menambahkan.

Dalam pandangannya seraya mengingatkan bahwa setiap hari Jakarta dikepung kepadatan lalulintas dari Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang. 

Sedangkan arus kendaraan, terutama dari keempat kota atau daerah penyanggah, malah membuat jalan ke luar dan masuk Ibukota mengalami kemacetan.

“Seperti pembangunan LRT, MRT (Light Rapid Transit Mass Rapid Transit), tentu perlu segera dituntaskan, juga diperbanyak dan diperluas,” sarannya.

Tak heran jika Pras pun kerap ‘Turba‘ alias turun ke bawah langsung ke lapangan untuk menemui warga. Tujuannya guna memaksimalkan penyerapan aspirasi. 

Selain itu, warga pun sering melaporkan secara langsung kepada dirinya. Pada saat warga sudah menyampaikan aspirasi, Pras malah langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dinas terkait.