Masih Banyak Orang Miskin, Depok Tolak Penghapusan SKTM

RADAR NONSTOP - Wacana penghapusan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada penerimaan peserta didik baru mendapat penolakan di Kota Depok.

Wacana yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diamini Dinas Pendidikan Kota Depok, tapi ditolak sejumlah kepala sekolah.

"Untuk mencegah pemalsuan SKTM, bukan jalur SKTM-nya yang dihapuskan. Seharusnya, aparat kelurahan yang memperketat permohonan SKTM," tutur Kepala SMA Negeri 03 Kota Depok, Abdul Fatah, Senin (21/1/2019).

Wacana penghapusan SKTM, tuturnya, jika diterapkan, akan mengubah aturan PPDB pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Perubahan itu juga akan membawa dampak negatif, di antaranya naiknya angka putus sekolah.

"Harus diakui adanya penyelewengan SKTM di masa lalu karena ada orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan. Itu bisa dihindari jika pengawasan penerbitan SKTM ditingkatkan," tandas Abdul Fatah.

Pengamat pendidikan Murthada Sinuraya mengakui penghapusan jalur SKTM bisa membuat angka putus sekolah meningkat. Pasalnya warga yang sebenarnya memang kurang mampu tidak akan mendapat prioritas lagi untuk masuk ke sekolah yang berada tidak jauh dari lingkungan mereka.

"Memang, selama ini sebagian orangtua ada yang mengaku miskin demi meraih untung bisa menyekolahkan anak di sekolah yang dituju lewat jalur SKTM. Untuk itu, seharusnya kantor kelurahan yang harus selektif dan mengawasi secara ketat dan jujur orang-orang yang meminta SKTM," tuturnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan setiap sekolah pada PPDB memberikan kuota 20% untuk warga kurang mampu dengan menunjukkan SKTM.

Namun, di sejumlah daerah, ternyata banyak warga mampu yang juga menginginkannya dan mendapatkan SKTM dengan cara tidak jujur.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menolak wacana itu. Dinas Pendidikan Kota Depok, lewat Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Yusuf, mengaku mendukung wacana penghapusan SKTM.