Rencana Heru Bangun Rusun Baru untuk Warga KSB, PDIP: Tambah Ruwet, Gerindra: Good Job

RN - Rencana Pj Gubenur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membangun rusun baru sebagai solusi masalah warga Kampung Bayam menuai pro kontra di kalangan DPRD.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, Syarif acungkan jempol atas rencana Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membangun rumah susun (Rusun) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Kami dukung ya, karena itu kan program bagus,” ujar Syarif yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, Jumat (25/1/2024).

Menurut Caleg Incumbent Dapil 6 ini, kehadiran Rusun Tanjung Priok dapat menyebar hunian berkualitas yang dibangun pemerintah daerah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ,

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Selama ini pembangunan Rusun difokuskan ke daerah-daerah perbatasan, sebagai contoh di Jakarta Utara seperti di Cilincing dan Penjaringan.

“Harga tanah yang mahal tuh membuat perencanaan pembangunan Rusun di wilayah timur bagian Jakarta Utara tidak pernah jalan, tapi dari barat Jakarta Utara sudah banyak. Karena itu, kalau Pak Heru mau bangun Rusun di Tanjung Priok, itu good job (pekerjaan bagus),” jelas Syarif.

Menurut dia, konsep pembangunan KSB bukan untuk MBR, tetapi sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS). Warga eks Kampung Bayam harus bersedia bekerja di JIS, sambil memanfaatkan lahan yang ada sebagai urban farming selama tinggal di KSB.

Syarif mengatakan, lahan tersebut sebetulnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Sementara pihak yang membangun adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

Meski keduanya di bawah Pemprov DKI Jakarta, tapi pengalihan aset dari Jakpro ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebagai pengelola Rusun memerlukan waktu dan proses panjang.

“Waktunya nggak sebentar dan aturannya menjelaskan ada kajian, ada tim, memang prosesnya seperti itu,” ucapnya.

Syarif juga menyarankan kepada Jakpro, untuk melibatkan tokoh masyarakat seperti mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode (2007-2017) Sutiyoso atau Bang Yos. Dia meyakini, sosok Bang Yos bakal dihormati dan mampu meredam polemik, karena pengalamannya di dunia militer.

“(Bang Yos) perundingan perang saja bisa, cegah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) saja bisa, masak yang begitu (polemik JIS) nggak bisa. Saya sering mengibaratkan begitu, iya dong karena peperangan saja bisa diatasi, gimana yang urusannya beginian,” jelasnya.

Syarif meminta kepada warga Kampung Bayam agar menahan diri dengan tidak tersulut emosi. Pembahasan mengenai hal ini kerap deadlock karena masing-masing pihak memiliki argumennya tersendiri.

“Saya menyarankan ada mediator, orangtua misalnya Bang Yos ikut turun. Kayak gitu kan bisa didengar dari kedua belah pihak,” imbuhnya.

Selain itu, Syarif juga menyarankan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, agar menggunakan pendekatan seperti Presiden Jokowi dalam penyelesaian masalah. Salah satunya adalah ajak warga Kampung Bayam berdialog secara pribadi lewat ngopi atau makan bareng.

“Saya sudah menyarankan untuk kopi bareng dan diketuk dari hati ke hati, pasti mencair suasananya. Kalau saya diundang untuk menjembatani saya siap, tapi kan sampai sekarang saya belum diundang untuk menjembatani,” pungkasnya.

PDIP: Bangun Rusun Baru Masalah Makin Ruwet

Sebelumnya diberitakan, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, rencana pembangunan rusun baru hanya membuat persoalan semakin ruwet dan bertele-tele.

"Persoalan ini jadi bertele-tele diwariskan Anies. Saya tidak mengerti kenapa Pj Gubernur mengambil keputusan ini," ujar Gilbert, Rabu (24/1/2024).

Ia juga menilai tidak ada urgensinya mendirikan rusun baru di lokasi itu. Apalagi, sebenarnya sengketa lahan JIS sudah diselesaikan dengan ganti rugi.

"Urgensi saya kira kurang, karena penjelasan dari Jakpro, sebenarnya masyarakat sudah terima uang. Artinya sebenarnya ada upaya dari Jakpro," jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun menyarankan agar Pemprov DKI bersama Jakpro kembali ke rencana awal mengenai peruntukan KSB sesuai dengan pertemuan Jakpro dengan Komisi B. Ia menilai ada unsur politis yang membuat situasi semakin sulit.

"Kita sudah berkali-kali rapat soal ini. Artinya sikap kita tetap, agar ini selesai. Kasus ini semakin lama akan semakin rumit karena musim kampanye," pungkasnya.