Nasib Tragis KPPS, Gaji Honor Kecil Dan Kena Damprat Caleg

RN - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 bernasib tragis. Menjadi pengawal demokrasi tapi honor bikin miris. 

KPPS harus begadang dan siap didamprat oleh caleg saat penghitungan suara. Para anggota KPPS tersebut akan ditugaskan dalam melaksanakan dan penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayahnya masing-masing.

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, anggota KPPS berjumlah tujuh orang, dengan susunan satu ketua merangkap anggota serta enam anggota.

BERITA TERKAIT :
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus

---

Honor badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan Pemilu 2024 mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019. Tak terkecuali honor bagi para petugas KPPS.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 pada tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Untuk Ketua KPPS Rp1,2 juta (Pemilu 2024) dan Rp900.000 (Pilkada 2024). Anggota KPPS: Rp1,1 juta (Pemilu 2024) dan Rp850.000 (Pilkada 2024). Lalu, Satlinmas TPS: Rp700.000 (Pemilu 2024) dan Rp650.000 (Pilkada 2024)

Melansir laman resmi KPU, jika dilihat dari besaran honor KPPS Pemilu 2024, ada kenaikan lebih 100 persen dibanding Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, ketua KPPS menerima honor Rp550 ribu, sedangkan di Pemilu 2024 akan menerima Rp1,2 juta.

Kemudian anggota KPPS Pemilu 2024 akan menerima Rp1,1 juta, sebelumnya di Pemilu 2019 mengantongi honor Rp500 ribu.

Sebelumnya heboh soal snack sisasaan. Anggota KPPS di Kelurahan Kuta Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, N mengeluhkan snack atau makanan yang diterima saat melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Pemilu 2024. 

Dia mengeluh karena makanan yang diterima berupa makanan ringan, bukan makanan nasi. "Kalau buat makanan, aku tuh hari ini dapat snack, itu juga kayak sisaan," kata N saat dihubungi, Minggu (28/1/2024).

Dia menuturkan seharusnya dia melaksanakan Bimtek pada Sabtu kemarin, namun karena TPS tempat dia bertugas anggotanya berhalangan hadir sehingga diatur ulang menjadi hari ini (Minggu). Dia menyebut makanan yang didapat berupa air gelas mineral, dua kue, dan juga kacang goreng.

"Soalnya aku dijadwalnya itu TPS ku Bimtek kemarin hari Sabtu, tapi karena pada berhalangan, orang-orang di TPS ku jadi kita ganti hari di hari Minggu ini, reschedule gitu, itu kan boleh asal orang itu ketua PPS kelurahan Kutabumi-nya itu," ujarnya.

N juga mengeluhkan uang transport Bimtek dan pelantikan yang belum diterima. Dia menyampaikan tidak ada informasi apapun mengenai uang transport.

Ia mengaku baru mengetahui petugas KPPS mendapatkan uang transport dari temannya yang juga anggota TPPS. Meski demikian tidak ada informasi juga mengenai nominal uang transport yang akan diberikan.

"Aku tahunya malah dari teman di TPS lain bakal dapat, dan itu juga teman TPS lain bilang bakal dapatnya Rp 50 ribu doang. Kayaknya seharusnya lebih dari itu aku lihat seliweran di medsos," jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang, Reva menjelaskan petugas KPPS mendapat uang transport baik setelah pelantikan maupun saat Bimtek. Namun dia mengatakan uang transport itu belum bisa dibayarkan langsung karena ada proses yang harus dilalui.

"Pelaksanaan untuk pelantikan KPPS itu memang dapat, cuma memang dari awal itu sudah disampaikan itu terhutang dahulu. Karena memang butuh proses pengajuan ke rekening KPPN yang saya sampaikan tadi. Itu kami sudah mengusulkan di hari Kamis, jadi prosesnya itu dua hari kerja. Kalau memang prosesnya dua hari kerja, jadi hari Senin itu sudah masuk, harusnya sudah masuk nanti Senin (besok)," kata Reva.

Reva memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan uang transport tersebut, salah satunya data lokasi pelaksanaan Bimtek. Dia mengaku belum menerima data tersebut dari sejumlah TPS.

"Berkaitan transport di Bimtek KPPS, ada beberapa persyaratan dulu yang disampaikan ke KPPS salah satunya data lokasi pelaksanaan Bimtek. Nah, data ini informasi dari Kasubag kami belum menerima lengkap, dan memang data lokasi pelaksanaan Bimtek," ucapnya.

Dia menyampaikan proses pengajuan sampai pencairan berlangsung dua hari. Dia memastikan anggota KPPS akan mendapatkan haknya.

Reva mengaku belum mendapat laporan terkait keluhan makanan yang diterima N. Dia mengatakan seharusnya anggota KPPS mendapat makanan nasi dan juga makanan ringan.