Menteri Pro Prabowo Cibir Mensos, Bu Risma Disuruh Mundur?

RN - Curhat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini alias Risma yang mengaku tak nyaman saat rapat kabinet disarankan mundur. Menteri-menteri Jokowi kompak membantah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut adanya fragmentasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Sebagai anak buah, tentunya Ibu Risma kan riskan karena kebetulan dia pembantunya presiden yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi PDIP kan begitu," kata Wamenaker Afriansyah Noor, Rabu (31/1/2024).

BERITA TERKAIT :
Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

Fokus Sejahterakan Umat, BAZNAS RI Teken MoU Dengan Kemensos

---

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. Ia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.

"Sekarang jalankan saja, jangan buat framing-framing seolah-olah terjadi perpecahan," ucapnya.

Ia merespons testimoni Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang disampaikan Hasto. ia menyebut jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing," ujar Afriansyah.

Hasto sebelumnya menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri kabinet Indonesia Maju. Hasto menyampaikan hal itu atas testimoni dari Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Mensesneg Pratikno menegaskan kabinet solid. "Kami di kabinet tetap kerja keras, solid, sinergis," kata Pratikno kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Pratikno menegaskan sidang dalam kabinet berjalan seperti biasanya. Semua menteri di kabinet memiliki kesempatan menyampaikan program dan gagasan masing-masing.

"Sidang kabinet berjalan seperti biasanya, semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan program dan gagasannya," ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menepis adanya keretakan di kabinet Jokowi.

"Kata siapa? Nggak tahu, ya saya. Saya nyaman-nyaman aja, tuh. Mungkin Ibu Risma kali," kata Bahlil di Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Meski begitu, Bahlil yang selalu membela Prabowo ini mengaku tidak mengetahui soal apa yang menjadi curhatan Risma. Ia hanya menegaskan bahwa suasana di kabinet menurutnya masih nyaman.

Hal senada diungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Dia membantah isu yang menyebutkan para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak nyaman dan tidak kompak jelang Pemilu 2024. 

Ari memastikan isu tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. “Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yg sesungguhya,” kata Ari dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).

Ari pun menilai ada pihak yang sengaja menyebar isu atau narasi politik yang berlebihan dan tendensius. Dengan mengatakan kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk istana, hingga wacana menteri minta mundur.

Rangkaian plot cerita tersebut, kata Ari, seolah-olah dibangun untuk mempersepsikan para menteri kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Bansos Gaduh

Curhat Risma ke partainya, PDIP berawal dari kisruh Bansos. Mantan Wali Kota Surbaya itu mengaku kabarnya tidak dilibatkan soal Bansos. 

Padahal anggaran Bansos ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebagai Menteri, Risma merasa dikucilkan dan sudah tak nyaman lagi di kabinet.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding adanya dugaan politisasi Bansos. Tudingan Hasto ini terkaitnya turun gunungnya Jokowi membagikan Bansos menjelang hari H pencoblosan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membantah kalau anggaran bansos naik. Bansos yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun. 

Dia mengatakan angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Sri Mulyani mengatakan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor. Dalam realisasinya, kata dia, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.