Sabtu,  27 April 2024

Galau Kota Bogor Hadapi Kemacetan, Banyak Program Kutu Loncat  

RN/NS
Galau Kota Bogor Hadapi Kemacetan, Banyak Program Kutu Loncat  
Ilustrasi macet Kota Bogor.

RN - Kota Bogor kini menjadi langganan macet. Setiap harinya, kota yang dipimpin politisi PAN Bima Arya itu selalu macet.

Kini Dishub Kota Bogor mengusulkan rencana pengadaan trem. Tapi DPRD Kota Bogor menilai kalau pengadaan itu hanya jadi beban APBD. 

Apalagi kosep Kota Bogor tidak jelas. Mulai dari program reduksi angkot, rerouting, Biskita dan pemeliharaan sarana dan prasarana, semuanya tidak konsisten dijalankan oleh Dishub Kota Bogor.

BERITA TERKAIT :
Bima Arya Maju Pilkada Jabar, Bisa Keok Lawan Ridwan Kamil Dan Kang Deddy
Kadernya Jadi Wali Kota, Suara PAN Belum Maksimal Di Kota Bogor 

Trem atau tram merupakan kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota. Trem yang berselang waktu 5-10 menit berangkat diklaim mampu mengatasi kemacetan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono mengatakan, kehadiran trem di Kota Bogor untuk saat tidak terlalu mendesak dan tidak berpedoman pada Perda 8/2023 tentang Transportasi.

Bambang mengungkapkan dalam pembahasan Perda tentang Transportasi, Dishub Kota Bogor menyatakan bahwa klausul tentang kehadiran trem harus dipersiapkan secara matang dan berlandaskan dengan kajian yang mendalam.

Sementara, katanya, belakangan muncul kabar bahwa sudah ada pembahasan trayek dan kerjasama pengadaan barang untuk trem.

"Ini kan tidak berpedoman kepada Perda yang sudah ditetapkan, disamping itu juga Perwali belum ada. Jadi apa sebenarnya motif dibalik trem ini," Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/2).

Bahkan di dalam rencana kerja Dishub yang sudah tertuang di dalam APBD 2024, Bambang tidak melihat satupun program yang menyebut soal pengadaan trem ataupun kajian tentang trem ini.

Sehingga, Bambang menilai pengadaan trem di Kota Bogor terlalu memaksakan dan menimbulkan problematika bahkan bisa menjadi beban bagi Kota Bogor kedepannya.

Bambang pun menilai kinerja Dishub Kota Bogor seperti tidak memiliki arah dan prioritas dalam mengatasi persoalan transportasi di Kota Bogor.

"Jadi ini seperti kutu loncat, program yang satu belum selesai, sudah loncat lagi ke yang lain," pungkasnya.