Jokowi & Gibran Mau Pimpin Golkar, Harus Ada Operasi Keseluruh DPD? 

RN - Isu Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka memimpin Golkar terkunci. Ada aturan main dalam AD/ART partai beringin soal syarat menjadi Ketum Golkar.

Tapi syarat itu tidak kaku. Artinya baik Jokowi maupun Gibran masih bisa memimpin Golkar jika AD/ART diubah. 

Bisa juga dengan usulan semua daerah atau DPD Golkar se-Indonesia. 

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membeberkan ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh siapapun yang menjadi calon Ketum Golkar.

Ical -sapaan Aburizal- mengatakan Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, belum tentu jadi ketua umumnya. Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.

"Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi," kata Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Ical menyebut ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar. Yakni, jika Golkar di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya atau dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.

Ical memandang perubahan AD/ART itu mungkin saja. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

"(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," kata Ical.

Ical mengatakan jika tidak dapat melalui jalan itu, Jokowi atau Gibran masih berpeluang jadi Ketua Golkar. Jalan terakhir yang dapat dilalui adalah kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, mengatakan Jokowi belum dapat bergabung jadi kader atau pemimpin partai koalisinya. Jokowi masih menjabat presiden yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia.

"Sebaiknya Pak Jokowi itu di atas semua partai politik. Pak Jokowi itu bapak bangsa. Itu catatan pentingnya," kata Ahmad Doli.

Menurutnya, posisi Jokowi sudah dianggap sebagai pimpinan politik tertinggi. Artinya, menaungi semua partai termasuk Golkar. Setidaknya, sampai 20 Oktober 2024.