Target 10 Kursi PPP Jakarta Ambyar, Gerbong Syaiful Rachmat Harus Dibongkar?

RN - PPP DKI Jakarta remuk. Suaranya anjlok dan hanya mampu mendapatkan jatah satu kursi di DPRD DKI Jakarta. 

Banyak kader dan simpatisan menyebut, kalau arah perjuangan PPP di Jakarta di bawah kepemimpinan Syaiful Rachmat amburadul. 

Padahal Ketua DPW PPP DKI Jakarta Syaiful Rachmat menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag). Diketahui, dari hasil hitungan KPU Jakarta, partai berlambang Ka'bah itu hanya meraih 153,240. 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Dengan jumlah suara tersebut, PPP hanya mendapatkan satu kursi. Di Pemilu 2019, PPP merah 175.935 suara dan mendapatkan satu kursi.

Yang menjadi langganan masuk Kebon Sirih adalah Matnoor Tindoan. Dia maju dari daerah pemilihan (Dapil) 6 Jakarta Timur meliputi Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, dan Cipayung dengan meraih 21.553 suara.

Seperti diberitakan, PPP DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh kursi 10 Dapil DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya usai mendaftarkan 106 bacaleg PPP DKI di KPU DKI Jakarta.

Pengamat politik Adib Miftahul menilai, gagalnya PPP meraih kursi signifikan karena melupakan basis massa. "Lumbung suara PPP itukan sudah jelas, Islam dan Betawi kalau di Jakarta," tegas Adib.

Pendiri Kajian Politik Nasional (KPN) ini menyatakan, konsep dan strategi PPP di Jakarta tidak jelas dan terlalu kabur. "PPP gagal menngelola isu Jakarta. Posisinya gak jelas, sebagai oposisi dari pemprov atau pengekor," ungkapnya. 

Adib menyebut, selama musim kampanye, PPP Jakarta jarang menggarap isu-isu strategis. "PPP cenderung diam dan gak jelas arahnya. Beda dengan PSI yang terbuka menyerang Anies saat menjabat gubernur dan mengekor kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono," tegasnya. 

Bahkan saat pilpres kata Adib, PPP DKI juga tidak tegas dalam mendukung Ganjar-Mahfud. Artinya gagalnya PPP DKI harus dilakukan evaluasi.

"PPP tidak dapat efek elektoral. Sebaiknya jajaran DPW PPP DKI Jakarta bisa dilakukan cuci gudang atau dibongkar," saran Adib.