.png)
RN - Musim Pilkada 2024 sudah mulai terasa. Dampaknya banyak wali kota dan bupati tidak ada di kantor.
Para kepala daerah itu lebih banyak di Jakarta untuk melobi parpol. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah mendengar kalau warga yang kesulitan mencari keberadaan bupati petahana di berbagai daerah lantaran sedang sibuk berada di Jakarta mencari 'tiket' rekomendasi dari partai politik demi maju lagi di Pilkada 2024.
"Saya dengar sekarang nyari bupati susah di daerahnya yang mau jadi bupati. Rata-rata bulan-bulan ini jelang pendaftaran tanggal 27 masih pada sibuk semua di Jakarta. Cari tiket rekomendasi," kata Tito sambil tertawa di dalam Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi yang disiarkan di kanal YouTube Apkasi, Rabu (10/7).
BERITA TERKAIT :Imam Besar HRS: Pilpres & Pilkada Sudah Selesai, Hormati Perbedaan Politik
Tim RIDO Kompori Golput, Warga: Kami Ogah Ke TPS Karena RK & Suswono Nyoblos Di Luar Jakarta
Tito mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak negatif dari pilkada langsung. Ia merasa kasihan dengan para calon kepala daerah yang baik dan potensial harus bernegosiasi dan mengemis dengan pelbagai pihak demi bisa maju Pilkada.
"Ngemis-ngemis. Aduh kasian juga. Biayanya mahal," kata dia.
Tak berhenti sampai di situ, Tito mengungkapkan para calon kepala daerah juga harus keluar biaya mahal untuk tim sukses hingga pembuatan alat peraga kampanye. Ia bahkan mengungkapkan belum lagi ada fenomena kandidat yang apes lantaran ditipu oleh timsesnya sendiri.
"Iya kalau timsesnya bagus, kadang-kadang dikerjain juga oleh timses. Yang sukses mereka gitu. Hehehe. Dan mungkin ada juga serangan fajar. Saya enggak tahu, saya pura-pura enggak tahu maksud saya. Hehe," kelakar Tito.
Melihat kondisi demikian, Tito tak heran jika kocek yang harus dikeluarkan calon kepala daerah tembus ratusan miliar hingga triliunan.
Namun, ia meminta supaya kondisi ini jangan hanya disalahkan kepada kepala daerah. Sebab, sistem politik yang diciptakan membuat Pilkada menjadi berbiaya tinggi dan menciptakan korupsi.
"Kalau mau urusi korupsi di daerah ini. Bagaimana caranya rekrutmen kepala daerah biaya politik rendah. Seperti apa? mari dipikirkan ramai-ramai," kata Tito.
"Kalau biaya politik tinggi, sudah lah. Dia akan kembalikan biaya politik dan sebagainya . Sistem yang buat jadi koruptor. Dan dulu pernah saya bilang waktu saya Kapolri, saya sampaikan bagi saya menangkap kepala daerah tak susah. Bukan prestasi luar biasa. Beda dengan nangkap teroris dan narkotika," kata dia.
