.png)
RN - Sopir JakLingko menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta Pusat. Selasa (30/7), para sopir mengepung Balai Kota.
Para sopir berteriak-teriak meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH keluar. Dari pantauan, demo berjalan damai dan mobil JakLingko dijejer di ruas jalan.
Sementara PT TransJakarta menambah armadanya imbas sejumlah rute JakLingko tidak beroperasi. Berdasarkan platform X @PT_Transjakarta diinformasikan sejumlah rute JakLingko tidak beroperasi.
BERITA TERKAIT :Potongan Bikin Tekor, Driver Ojol Sudah Siap Bakar Ban
Driver Ojol Ngamuk, Bakal Demo Kepung Istana Negara
"Layanan mikrotrans rute JAK 33, JAK 34, JAK 35, JAK 41, JAK 42, JAK 61, JAK 76, JAK 77, JAK 84, JAK 90 dan JAK 106 sementara tidak beroperasi melayani pelanggan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian dikutip dari akun Transportasi Jakarta.
"Jangan bunuh kami dengan aturan membelit. Kami hanya cari makan," teriak sopir JakLingko di depan Gedung Balai Kota.
Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph mengatakan dari 94 rute, sebanyak 29 rute layanan Mikrotrans atau JakLingko tidak beroperasi. TransJakarta pun meminta maaf.
"TransJakarta menyampaikan bahwa dari 94 rute Mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal. Sekaligus permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans atas inisiatif operator Mikrotrans," kata Joseph dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/7/2024).
Joseph mengatakan TransJakarta menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans.
"TransJakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan TransJakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujar Joseph dalam keterangannya, Selasa (30/7).
Diinformasikan pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan TransJakarta baik BRT, non BRT, maupun rute Mikrotrans yang beroperasi. Adapun operator yang tetap komitmen pada layanan adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, dan Koperasi Purimas Jaya.
Menurutnya, sejumlah layanan Mikrotrans atau JakLingko yang tidak beroperasi karena bereaksi atas implementasi dan penegakan aturan TransJakarta dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Joseph menyebut beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh TransJakarta dengan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, "Penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," ujar Joseph.
Ia mengatakan para operator mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer. Ia menambahkan penegakan aturan dalam menjamin agar layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik.
"TransJakarta menghormati peraturan perundangan serta melakukan penegakan aturan tersebut," sambungnya.
