Putra Mulyono Dibalas ICW Dengan Kaos Korban Mulyono, Netizen Bakal Berebut Beli... 

RN - Mulyono memang lagi gaduh. Setelah heboh nama Mulyono soal nama kecil Jokowi muncul kini gaduh kaos Mulyono.

"Kausnya bagus kita beli yu," tulis netizen, Minggu (29/9). 

Kaus itu dijual oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW membalas gestur anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketum PSI, Kaesang Pangarep, yang mengenakan rompi bertuliskan 'Putra Mulyono' saat blusukan di daerah Tangerang, Selasa (24/9) lalu.

BERITA TERKAIT :
Confetti Indonesia Ajak Kaum Rebahan Bisnis Tanpa Modal, Lokal Rasa Import Lho…

---

Pejabat Pemda Paling Banyak Disuap Swasta, 139 Kades Masuk Bui 

---

ICW mengkritik gestur Kaesang tersebut dengan menjual kaus bertuliskan 'Korban Mulyono' dilengkapi desain peta Indonesia berwarna merah muda.

Koordinator Divisi Penggalangan Dukungan Publik Sigit Wijaya menjelaskan penjualan kaus itu untuk melawan gestur Kaesang yang dinilai meremehkan kritik publik.

"Yang dilakukan Kaesang sepertinya ingin mengolok-olok kritik yang dilakukan publik, dan terkesan "arogan" dengan mengenakan rompi bertuliskan "Putra Mulyono" untuk melawan kritik publik," kata Sigit Jumat (27/9).

Sigit menegaskan penjualan kaus tersebut sekaligus sebagai pengingat bahwa Jokowi melalui ragam kebijakannya telah menyengsarakan rakyat.

Ia menyinggung sejumlah produk Undang-undang di bawah kepemimpinan Jokowi yang justru membuat kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia memburuk.

"Tidak tanggung-tanggung satu Indonesia harus menanggung akibatnya. UU KPK, UU Tenaga Kerja, UU Minerba, dan upaya merevisi berbagai UU," ujar dia.

"Bahkan terkesan seperti "memanfaatkan" berbagai putusan untuk menguntungkan koleganya. Seperti permisif pada upaya-upaya yang merusak tatanan demokrasi kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan hasil penjualan kaus itu sepenuhnya bukan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun organisasi.

Sigit menyebut seluruh hasil penjualan kaus tersebut akan digunakan untuk menjalankan program ICW yang mendorong partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia.