RN - Duet Heri-Solihin (RISOL) gembar-gemmbor program pendidikan. Bukan mendapat dukungan tapi RISOL malah dicemooh.
Aktifis Pendidikan Kota Bekasi menilai program RISOL belum terlihat upaya nyata. Apalagi keduanya adalah Anggota DPRD yang menjabat puluhan tahun di Kota Bekasi.
"Pak Heri Koswara tujuannya sangat saya dukung untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Bekasi, namun itu kewenangan Provinsi, kemudiaan selama 4 periode beliau menjadi Anggota Dewan, baik di Kota Bekasi maupun di Provinsi Jawa Barat belum terlihat upaya beliau memperjuangkan di DPRD Provinsi," ujar Supiadi, Aktivis Pendidikan, Jum'at (11/10/2024).
BERITA TERKAIT :Saling Serang Pramono-Rano Vs RIDO, Kenapa Kerja Bawaslu DKI Lelet Ya?
Ocehan Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran, Suswono Mangkir Terus Dari Panggilan Bawaslu, Pakai Jurus Ngeles?
Lebih lanjut, Supiadi menuturkan harus dipahami oleh Heri Koswara bahwa Sekolah Negeri juga didorong untuk mengakomodir siswa berkebutuhan khusus (inklusi) sesuai Permendikbud No. 48 tahun 2023.
"Artinya Kota Bekasi hanya butuh memberikan keterampilan tambahan bagi para guru agar dapat memberikan pelajaran pada siswa inklusi. Ini akan menghemat biaya dan Anggaran," paparannya .
Supiadi menambahkan, Jika membuat Sekolah Luar Biasa (SLB) di tiap Kecamatan hal itu belum di butuhkan oleh masyarakat, tanpa mengesampingkan siswa berkebutuhan khusus, atau setidaknya pak Heri Koswara sudah memberikan contoh belum untuk membuat sekolah berkebutuhan khusus.
"Saya dengar bahkan beliau memiliki Sekolah Swasta Umum yang mana biayanya sangat mahal, jadi bukti komitmen pak Heri Koswara tidak nampak selama ini," tegas Supiadi.
Tidak hanya itu, Supiadi menambahkan adapun calon Wakil Walikota Bekasi, Sholihin yang merupakan pendamping Heri Koswara, patut kita pertanyakan persoalan pendidikan di Kota Bekasi.
"Apalagi beliau mengusulkan pembangunan sekolah baru di setiap kelurahan dan penambahan ruang kelas baru di SMP Negeri, itu juga menjadi catatan," paparnya
Padahal setiap tahun, katanya, kerap ada persoalan penerimaan siswa baru, khususnya penerimaan SMP, selalu terjadi gejolak.
"Pak Sholihin kemana aja, sebagai Anggota Komisi IV dia punya fungsi kontrol sejauh apa peran fungsi pengawasan dia, persoalan mafia pendidikan tidak pernah selesai, " urai Supiadi
Jika Sholihin menawarkan penambahan ruang kelas baru dan penambahan sekolah baru, kata Supiadi itu bukan solusi persoalan dunia pendidikan di Kota Bekasi.
"Kalau itu dijadikan solusi, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru itu akan kembali menambah masalah dan memperlebar masalah," pungkas Supiadi.