Kamis,  21 November 2024

Dharma Tanya Kemiskinan Di Jawa Barat Ke RK, Untuk Hapus Jejak Calon Boneka?

RN/NS
Dharma Tanya Kemiskinan Di Jawa Barat Ke RK, Untuk Hapus Jejak Calon Boneka?
Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat debat kedua Pilkada DKI.

RN - Calon independen, Dharma Pongrekun mempertanyakan Ridwan Kamil alias RK soal jumlah kemiskinan di Jawa Barat. Awalnya RK mengklaim prestasi di tanah Pasundan.

Dharma menanyakan kondisi Jawa Barat yang ia sebut menjadi miskin usai pandemi. Dia menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi.

Pertanyaan Dharma ini tentunya bisa menghapus cap kalau dia acalah calon boneka. Diketahui, sebelum putusan MK, Dharma yang dituding mencatut NIK warga DKI dicap sebagai calon boneka.

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Hari Tenang, Pramono Dan Ridwan Kamil Jangan Bikin Gaduh

"Kang Emil bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik, setelah pandemi COVID-19 Jawa Barat menjadi daerah, salah satu yang dianggap miskin. Itu yang saya baca di koran. Bagaimana tanggapan Bapak? Dan kenapa itu sampai terjadi?" kata Dharma dalam debat kedua di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

"Masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan terjadi kesenjangan sosial seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta," lanjutnya.

Dia meminta RK memberikan penjelasan. Nantinya, penjelasan tersebut akan ia jadikan sebagai rujukan.

"Sekali lagi mohon kami dijelaskan, supaya kami bisa memahami sehingga ketika kami bisa menjadi Gubernur seperti Bapak, kami bisa mengantisipasi hal tersebut," ujarnya.

RK lantas menjawab pertanyaan dari Dharma. Dia langsung menyebut data yang dibaca Dharma keliru. Sebab, kata RK, Jawa Barat bukan provinsi termiskin di Pulau Jawa.

"Terima kasih, saya kira datanya keliru Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi," ungkapnya.

Dia lantas bercerita tentang pengalamannya di Jawa Barat. Dia mengaku telah membuat jumlah desa tertinggal menjadi nol.

"Waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100, lima tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren di desa, hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal dan sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi nol," ungkapnya.

Lebih lanjut, RK mengatakan bahwa prestasi ini diganjar penghargaan. Ia memperoleh penghargaan dari Kementerian Desa.

"Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal dan sangat tertinggal sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa," katanya.

RK kemudian memaparkan situasinya saat alokasi anggaran di Jawa Barat harus dialihkan saat pandemi. Dia kembali memamerkan penghargaan yang diperoleh Jawa Barat di bawah kepemimpinannya.

"Tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup dan lain sebagainya. Selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID-19 di Asia Pasifik," jelasnya.

Lalu, Dharma mempertanyakan soal pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak benar adanya. Dharma mengatakan seorang pemimpin harusnya memastikan bahwa virus itu benar atau tidak.

"Seandainya saya menjadi seorang gubernur jijik saya kalau saya bodoh, jijik saya kalau saya pengecut, jijik saya kalau saya penghianat, maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian alangkah baiknya kalau kita mengambil, mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada," kata Dharma.

"Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global, bayangkan baru ditemukan virusnya bulan Desember 12 hari kemudian sudah ditentukan, lalu tidak melakukan prosedur golden postulat cov yang seharusnya dilakukan," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Dharma, alat diagnosa Covid tidak jelas hasilnya. Dia mengaku kecewa dengan tindakan pemerintah.

"Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu, itu adalah ciptaan Dokter Kary Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada rakyat," katanya.