.png)
RN - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menegaskan menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” tegas Wibi di Jakarta, Jumat (20/12).
Politisi NasDem itu menjelaskan alasan penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.
BERITA TERKAIT :Koridor I Busway Blok-Kota Mau Dihapus, Upaya Menghilangkan Jejak Sutiyoso?
Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada transportasi ini untuk aktivitas sehari-hari.
Kemudian, lanjut Wibi, TransJakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” kata Wibi.
Selanjutnya, ia menerangkan, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, hal ini seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Kata dia, salah satu tujuan utama dari keberadaan TransJakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara.
Ia menegaskan, jika tarif dinaikkan, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan ini.
“Oleh karena itu, saya mendesak Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif ini. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” sambungnya
“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” pungkasnya.
