.png)
RN - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad menyebut statement Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengenai banjir yang terjadi di Jakarta menunjukkan sifat ksatria dan bertanggung jawab.
Syaiful mengatakan, alih-alih mencari kambing hitam, Pramono dengan tegas tidak mau menyalahkan siapapun meski banjir yang terjadi di Jakarta 90 persen disebabkan kiriman dari wilayah hulu. Banjir menjadi tanggung jawab Pemprov DKI untuk mengatasinya.
"Ini adalah bentuk keteladanan kepemimpinan, Mas Pram juga memberikan respons sebagai tanggung jawab Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di Jakarta," ujarnya, Rabu (5/3/2025).
BERITA TERKAIT :Sentul Juga Dicap Jadi Biang Kerok Banjir Jabodetabek, Terancam Disegel Seperti Hibisc Fantasy Dan Eiger Adventure
Cikeas Hingga Cileungsi Dikuasai, Demul Sebut Bekasi Marak Mafia Sungai
Syaiful menjelaskan, untuk mengatasi persoalan banjir perlu kembali dilakukan evaluasi dan langkah yang lebih konkret karena Jakarta dilintasi 13 aliran sungai.
"Tidak hanya persoalan tata ruang, tapi upaya-upaya preventif pencegahan banjir perlu disinergikan dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan atas 13 sungai itu," terangnya.
Menurutnya, fungsi Bendungan Ciawi dan Sukamahi perlu dievaluasi dengan terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu yang tidak hanya melanda Jakarta.
"Kalau tidak efektif harus ada terobosan. Saya mengusulkan agar sebaiknya Pemprov DKI membangun bendungan besar di daerah perbatasan Jakarta dan Depok yang dekat aliran Kali Ciliwung. Sehingga, sebelum masuk Jakarta air akan lebih mudah dikontrol," ungkap Syaiful.
Ia juga mendorong agar pengelolaan atau manajemen pintu air Sodetan Ciliwung dapat diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Supaya dalam koordinasi yang sama agar memudahkan pengaturan atau kebijakan yang diperlukan untuk melakukan manajemen air Kali Ciliwung oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta," bebernya.
Syaiful menambahkan, untuk melakukan akselerasi penanganan berbagai persoalan krusial di Jakarta perlu segera dilakukan revisi Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.
"Melalui revisi ini akan lebih dapat mengakomodir visi, misi dan program Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Sehingga, salah satu janji berupa program Jakarta Berseri (Bebas Banjir dan Polusi) segera terealisasi," pungkas Syaiful.
