.png)
RN - Daya beli dinilai lesu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
Politisi PDIP ini juga meminta pemerintah memastikan kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, hingga percepat bantuan pangan. Langkah ini dinilai perlu agar masyarakat tidak terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
"Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3).
BERITA TERKAIT :Menteri Agama Dituding Terlibat Skandal Amoral, Masyarakat Tuntut Pencopotan
Saat ini, kata Puan, lonjakan harga pangan mengalami lonjakan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lebak dan Makassar. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.
"Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga," terang Puan.
Puan menilai tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut mengganggu suplai di beberapa wilayah yang berimbas pada naiknya harga pangan. Ia menilai, minimnya langkah stabilisasi harga menjadi faktor kenaikan harga komoditas.
Ia menyebut, tanpa tindakan konkret Pemerintah daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi masyarakat kelas bawah.
"Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok," tutur Puan.
Puan juga meminta kementerian dan lembaga terkait menjamin pasokan bahan pokok lancar dengan harga terjangkau. Menurutnya, pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.
"Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan," papar Puan.
Puan mengingatkan agar operasi pasar tidak dilakukan hanya untuk formalitas belaka, melainkan berdampak kepada masyarakat kecil. Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah.
Hal ini terbukti dengan anjloknya daya beli dan menurunnya jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada tahun 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta.
Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), menyebut asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 157,3 triliun.
"Saat ini perekonomian memang sedang menghadapi tantangan yang sedemikian rupanya. Keadaan ini harus direspons oleh Pemerintah agar tidak semakin banyak masyarakat yang turun kasta dari sisi kelompok ekonomi," ujar Puan.
Lebih jauh, Puan mendorong pemerintah untuk mempercepat bantuan sosial sebagaimana yang ditargetkan melalui Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, bantuan sosial wujud dukungan pemerintah kepada rakyat.
"Apalagi sebentar lagi Lebaran, pastinya ada banyak kebutuhan yang dirasakan rakyat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah konkret," tutur Puan.
