.png)
RN - Pansus (panitia khusus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta dinilai tidak lebih hanya sekedar ajang curhat. Terbukti Pansus tidak berani membuat rekomenndasi kepada aparat hukum.
Padahal, kebocoran pendapatan dari parkir sudah diketahui dan diakui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dan Kepala Unit Pengelola Perparkiran.
Direktur Eksekutif JPS (Jakarta Publik Service) Syaiful Jihad memberikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta yang telah membentuk Pansus Parkir.
BERITA TERKAIT :100 Hari Jakarta Kinerja Pramono-Rano, Ini Hasil Penilaian Demokrat DKI
Kritik PSI Untuk Pramono, Bursa Kerja Hamburkan Duit...
Namun dia juga menyayangkan Pansus hanya jadi ajang curhat soal kebocoran, tidak pernah memenuhi target pendapatan.
“Pansus perparkiran DPRD DKI Jakarta hanya jadi ajang curhat, tidak berani membuat rekomendasi kepada aparat hukum,” ujar Syaiful Jihad saat dihubungi radarnonstop.co, Senin (26/5/2025).
Syaiful juga mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saja berani melaporkan oknum salah satu BUMD yang melakukan kesalahan ke Bareskrim Polri.
“Ini, rekomendasi saja tidak berani. Pansus apaan tuh, lebih diganti saja namannya, jangan Pansus Perparkiran, tapi curhat perparkiran,” ucap Syaiful Jihad.
Diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengakui ada kebocoran pendapatan dari pengelolaan parkir di Jakarta. Tak tanggung - tanggung, nilainya triliunan.
"Angka triliunan tersebut mengacu pada potensi pendapatan yang dihitung berdasarkan pengelolaan parkir,” ujar Syafrin.
Senada dengan itu, Ketua Pansus, Jupiter, menyebut potensi pendapatan parkir Jakarta mencapai Rp1,4 triliun per tahun, namun yang terealisasi hanya sekitar Rp57 miliar
