RN - Sorotan keras kembali mengarah ke Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Upaya menekan penyebaran tuberkulosis (TB) dinilai jauh dari kata meningkat drastis, padahal ancaman penyakit ini di wilayah tersebut masih menggunung.
Catatan Suku Dinas Kesehatan Jaksel memperlihatkan betapa serius situasinya, 4.423 pasien TB ditangani hanya dalam kurun Januari–Mei 2025, sementara jumlah kasus sepanjang 2024 melampaui 13.000 pasien. Angka ini mempertegas bahwa transmisi TB masih terjadi secara aktif di masyarakat.
Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, mengatakan bahwa data tersebut tidak boleh dianggap sebagai angka biasa. Menurutnya, Pemkot Jakarta Selatan belum menunjukkan langkah percepatan yang signifikan dalam deteksi dini, pelacakan kontak, maupun pendampingan pasien hingga pulih.
BERITA TERKAIT :Jakarta 42 Juta: Kota Sesak yang Dibiarkan
“Penanganan ribuan pasien menunjukkan beban penyakit yang besar. Pemerintah kota perlu bergerak lebih agresif, bukan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan,” ujar Tian dengan nada kritik.
Rekan Indonesia juga mengkritik minimnya jangkauan 65 Kampung Siaga TB yang dibentuk pada 2024, yang dinilai jauh dari cukup untuk memutus rantai penularan. Tidak hanya itu, publik bahkan tidak mendapatkan data transparan terkait cakupan skrining kontak dan tingkat keberhasilan pengobatan.
Menurut Tian, kepemimpinan dan koordinasi lintas struktur—mulai dari Wali Kota, Sekretariat Kota, hingga Bidang Kesejahteraan Rakyat (Askesra)—belum terlihat mampu menggerakkan strategi eliminasi TB yang benar-benar agresif dan terintegrasi. Program yang berjalan justru dinilai terlalu berfokus pada urusan administratif, ketimbang menyentuh akar persoalan kesehatan masyarakat.
Rekan Indonesia menegaskan dorongan yang jelas, yakni perluasan Kampung Siaga TB secara besar-besaran, keterbukaan data penanganan TB untuk publik, dan pelibatan organisasi masyarakat dan relawan kesehatan untuk edukasi dan pengawasan pengobatan.
Populer Berita
