.png)
RADAR NONSTOP - Hampir semua lembaga survei memenangkan Jokowi-Amin dalam pilpres. Walaupun dengan elektabilitas berbeda, tapi seluruh lembaga sudah memastikan kemenangan calon nomor 1 di 17 April.
Tapi, data lembaga survei dibantah. Para lembaga itu dituduh melakukan freming karena tidak mengungkap fakta.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding kalau lembaga survei diduga melakukan freming dan bukan mencari fakta.
BERITA TERKAIT :Survei Sebut Dico Kandidat Kuat Cagub Jateng, Pengamat: Muda Potensial dan Punya Bukti Kerja Nyata
Dua Lembaga Survei Sebut PKN Bisa Lolos ke Senayan
Bahkan, Fahri menduga kalau lembaga survei dibayar untuk framing. Kata dia, jika survei untuk mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat.
"Karena itu adalah untuk kepentingan pengambilan keputusan objektif klien," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Bahkan, menurut Fahri, ada kecenderungan hasil survei digunakan untuk menyerang kelompok lain. Ia mencontohkan hasil survei yang menyebut pemilih FPI mulai beralih ke Jokowi.
"Makanya saya bilang nanti penyelenggara survei harusnya ada etikanya, ada hukumnya. Harus mengumumkan dia dibayar oleh siapa, survei atau konsultan. Kalau dia konsultan, ya sudah, dia akan membuat frame," tutur Fahri.
"Jadi kalau ada pemilih sedikit, FPI pilih Jokowi, 'wah ini peristiwa besar', kemudian dibuat seolah-olah orang sudah migrasi ke Pak Jokowi dan sebagainya. Lalu kemudian meng-frame pemilihnya Pak Prabowo ini radikal. Itu semua framing," imbuhnya.
Menurut Fahri, banyak terjadi peralihan di arus bawah masyarakat. Karena itulah, kata dia, dinamika di masyarakat sulit ditangkap oleh lembaga survei.
"Menurut saya itu ada pelanggaran hukumnya, karena mau memanipulasi data dan juga kental persoalan etikanya," tandas politisi yang sudah dipecat oleh PKS ini.
