.png)
RADAR NONSTOP - Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih tarik ulur. PKS terus 'bermanuver' agar kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno bisa direbut.
Bukan hanya PKS, Gerindra sebagai partai pengusung dinilai berhak mendapatkan jatah kursi yang kini kosong. Karena secara aturan dan etika kalau posisi Wagub adalah jatah Gerindra.
Pengamat Jakarta, RBJ Bangkit menyatakan manuver PKS untuk mengambil kursi Wagub hanya jadi bahan bully masyarakat ibukota. Apalagi, jika kader yang diusung untuk jadi Wagub bukanlah orang yang paham soal Jakarta.
BERITA TERKAIT :Bos KIM Plus Kompak Absen Di Kampanye RIDO, Ogah Keseret Viral Janda Kaya
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
"Jangan jadikan Jakarta tempat belajar. Persoalan Jakarta itu sangat rumit dan kompleks, jadi bukan untuk coba-coba," beber Bangkit saat dihubungi wartawan, Rabu (26/9/2018).
Baca Juga: Jangan Serakah, Anies PKS Wagub Jatah Gerindra
Bangkit menilai kader PKS yang didorong untuk mendampingi Anies Baswedan minim pengalaman. "Demi kebaikan ibukota dan kepentingan rakyat sebaiknya PKS tidak gegabah," tukasnya.
Kabarnya PKS mulai gencar bermanuver untuk merebut kursi Wagub. Partai berlebel dakwah itu sudah mulai melobi beberapa fraksi agar kadernya bisa dipilih jika voting di DPRD.
"Saya rasa dewan itu orang cerdas. Mana mungkin mereka mau pilih calon yang tidak paham soal Jakarta," ungkap magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.
Baca Juga: Tanpa Syaikhu, Elit PKS Mulai Bermanuver
Seperti diberitakan PKS mendorong nama Sekum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu. Kalangan DPRD menilai kedua nama ini dinilai kurang paham soal Jakarta.
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, kalau dirinya hanya menunggu usulan dari PKS dan Gerindra. "Sayakan menunggu. Kalau sudah ada surat pengajuan tinggal gelar paripurna," ungkapnya.
Dalam acara dialog di TV, Om P sapaan Prasetio kalau Jakarta memiliki persoalan yang kompleks. "Harus orang yang paham soal Jakarta," beber politisi PDIP ini.
