.png)
RADAR NONSTOP - Golkar DKI Jakarta sebut program rumah DP O persen omong doang alias omdo. Soalnya hingga saat ini sinyal bakal direalisasikannya janji kampanye Anies-Sandi itu belum tampak sama sekali.
“Progresnya saja tidak ada, bagaimana mau terealisasi. Lalu itu namanya apa, kalau bukan omdo,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta, Yudistira Hermawan, Kamis (13/9).
Yudistira juga menyidir soal persyaratan kepemilikan dari rumah DP 0 persen tersebut. Ia menilai, dari syarat yang ditentukan Pemprov, kepemikan rumah DP 0 persen tersebut diperuntukan untuk kalangan menengah keatas bukan kalangan menengah ke bawah.
BERITA TERKAIT :Buka Posko Penonaktifan NIK, Semoga Aksi PSI DKI Tidak Carmuk Jelang Pilkada
Usai Viral Pamer Starbucks Di Mekkah, Zita Gandeng Bapaknya Bagi-Bagi Kopi Di CFD HI
“Salah satu persyaratan dari DP 0 persen kan warga yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas. Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya bisa sampai Rp 7 juta keatas perbulannya. Saya kira yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas itu adalah warga Jakarta kelas menengah keatas. Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP 0 persen itu khusus untuk warga miskin di Jakarta,” jelasnya.
Yudistira mengusulkan, kalau memang tujuan Pemprov DKI mengadakan rumah DP 0 persen untuk warga miskin Jakarta yang belum memilki hunian, sebaiknya konsepnya dirubah menjadi hunian rusun sewa (rusunawa).
“Itu tadi, kalau DP 0 persen menurut saya itu diperuntukan untuk warga Jakarta kalangan menengah ke atas dan itu bukan skala prioritas. Tapi kalau rusunawa itu bisa jadi skala prioritas karena tujuannya untuk warga tak mampu,”jelasnya.
Dijelaskan Yudistira, karena bicara hunian, bagi warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan. Melainkan pada persoalan hunian yang layak. “Ya, rusunawa lah solusinya,” pungkasnya.
