RADAR NONSTOP - Masyarakat mendapat kabar gembira. Sebentar lagi pemasangan listrik baru akan gratis. BBM bersubsidi jenis premium harus diadakan lagi di Jawa.
Demikian diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, H. Achmad Farial saat menjadi pembicara pada Acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 di Hotel Olympic Renotel, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 18 September 2018.
"Kami di Komisi VII sudah memperjuangkan. Nanti pemasangan listrik baru tidak dikenakan biaya alias gratis. Tapi sabar, tunggu Oktober nanti ya usai ketuk palu RUU APBN 2019," tandas anggota DPR RI bernomor A-517 dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
BERITA TERKAIT :Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?
Standarisasi Perangkat Listrik Sangat Penting Mencegah Kebakaran Akibat Korsleting
Anggota DPR dari Fraksi PPP itu juga menegaskan, bahan bakar minyak (BBM) jenis premium harus diadakan lagi di sepanjang jalan di Pulau Jawa. "Kami di Komisi VII meminta itu. Impor minyak harus kita kurangi. Dan kami minta masyarakat harus bisa berhemat energi. Kalau tidak perlu pakai BBM ya kurangi. Ini nanti kalau transportasi sudah bagus, ada MRT dan LRT, pasti maayarakat yang memakai kendaraan juga berkurang sehingga bisa hemat energi," ucapnya.
Pembicara lain, Nur Hadiya yang merupakan perwakilan PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR 3) mengatakan, BBM bersubsidi harus ditujukan pada masyarakat kecil yang tidak mampu. "Sekarang ini, orang-orang kaya ikut-ikutan ngaku miskin. Tidak boleh seperti itu harusnya," kata dia.
Untuk subsidi sendiri biasanya sudah ditentukan di awal tahun. "Sekian triliun itu di awal tahun. Nah, wilayah Kabupaten Bogor itu salah yang kuotanya terbesar d Indonesia. Untuk elpiji 3 kg (gas melon) ya. Biasanya kalau ada gejolak kami selalu melalukan operasi pasar. Nah, kalau di Bogor ada kelangkaan biasanya diambilkan dari wilayah lain untuk menutupi yang kurang itu. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Bogor ini harus berterima kasih pada Beliau (Pak Achmad Farial) karena beliau yang memperjuangkan kesejahteraan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu," tegasnya.
Sementara, pembicara lainnya dari anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Hari Pratoyo meminta masyarakat agar ikut mengawasi pihak-pihak pengoplos BBM bersubsidi. "Mohon ikut awasi juga para pengoplos gas melon yang tidak tanggung jawab. BBM di RI ini 70 persen untuk transportasi dan 30 persennya untuk industri. Yuk hemat agar rupiah tidak terpuruk," pinta Hari Pratoyo.
Lalu, pembicara lainnya, Kepala Biro Hukum KESDM, Muhidin berkata, sesuai amanat UU Migas Pasal 8 bahwa pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi (premium).
"Makanya kita harus hemat energi baik minyak, listrik dan lainnya. Cadangan minyak kita tinggal di laut-laut dalam tidak menarik untuk investasi. Jadi harus hemat. Nah untuk RON 88 atau premium dan lainnya semua sekarang ada di NKRI. Dan harus ada di sepanjang jalan di Jawa," tukasnya.
Untuk diketahui, sebelum acara tersebut, Achmad Farial telah menyalurkan 500 tiang listrik tenaga surya di seluruh dapil di Bogor. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Achad Farial menyerahkan bantuan 500 tiang listrik PJU Tenaga Surya ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Bogor, Selasa (16/9).
Penyerahan dilakukan secara simbolis dengan melakukan penandatanganan prasasti, sebagai tanda dimulainya pemasangan tiang listrik PJU. Program Penerangan Umum sampai ke desa melalui anggaran Kementerian ESDM Dirjend EBTKE sebagai yang bermitra dengan Komisi VII DPR-RI
Penandatanganan sekaligus acara serah terima barang (berupa tiang listrik panel surya) dari Perusahaan TML Energy, selaku pemenang tender Kontrak Proyek pemasangan tiang listrik PJU tersebut, diterima oleh Camat Citeureup Asep Mulyana Sudrajat.SH di saksikan oleh caleg DPRD Kab. Bogor Dapil 1 nomor 7, M. Dhoni Qadarsyah Guswit.