Sabtu,  23 November 2024

Ingub 66/2019

Musim Hujan, Bang Jamal Minta Pengendalian Kualitas Udara Tetap Jalan

RN/CR
Musim Hujan, Bang Jamal Minta Pengendalian Kualitas Udara Tetap Jalan
Jamaludin berangkat ke gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih naik kendaraan umum -Net

RADAR NONSTOP - Meski curah hujan diperkirakan akan mulai besar, namun kualitas udara Jakarta mesti terus diperhatikan agar tetap dalam kadar udara sehat untuk dihirup.

Untuk itu Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara jangan jadi melempem pelaksanaannya di lapangan karena faktor pengendali alamiah, yaitu hujan. 

Begitu dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin saat berbincang santai di Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (19/10/2019).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

Seperti diketahui, awal Agustus 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Ingub yang berisi langkah-langkah yang diambil Pememerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengatasi pencemaran udara Kota Jakarta yang saat itu terpantau dalam kondisi tidak sehat. Menurut data AirVisual pada akhir bulan Juli 2019 Air Quality Index (AQI) di Jakarta menjadi salah satu yang terburuk di dunia.

Bang Jamal (panggilan akrabnya) mengingatkan meskipun Jakarta mulai diguyur hujan, polusi udara tidak serta merta hilang. “Jam sibuk seperti pagi hari, dari data air visual,  AQI rata-rata Jakarta masih di atas 150, dan ini tetap belum sehat,” ujar anggota DPRD yang baru dilantik bulan Agustus lalu ini.

Ia menyatakan mendukung penuh langkah - langkah yang diambil Pemprov DKI yang tertuang dalam Ingub 66/2019 tersebut. “Pelebaran trotoar, perluasan ganjil genap dan pengikutsertaan masyarakat untuk penghijauan berjalan cukup efektif, sisanya mesti terus dikawal dengan baik,” terang Jamal. 

Dalam pantauannya, masyarakat menyambut baik pelebaran trotoar di ruas jalan utama dan juga partisipasi dalam penghijauan juga antusias dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dan ibu - ibu PKK.

Jamal menyinggung secara khusus percepatan pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, pemberlakukan ERP sebaiknya tidak tertunda lagi. “ERP akan semakin memperkuat upaya pengendalian udara, selain itu dana yang diperoleh bisa difokuskan untuk membuat transportasi publik dan sarana pendukung seperti pedestrian semakin membuat nyaman warga Jakarta dan sekitarnya,” ujar anak Betawi asli asal Rawa Bambon ini.

Sementara untuk peralihan kendaraan ke mesin berenergi terbarukan, menurut Jamal, langkah ini bukan sesuatu yang bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat. “Penggunaan kendaran energi listrik misalnya, selain insentif penggunaannya yang bisa di ganjil genap, stasiun pengisian energi listrik juga perlu diperbanyak,” pungkas penikmat semur ikan asin dan semur jengkol ini.

#DPRD   #Golkar   #Udara