RADAR NONSTOP - Ahmad Ustuchri, anggota DPRD Kota Bekasi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan turut menyatakan sikap dukungan terkait audit anggaran KS-NIK dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
"Ya ndak masalah. Tempo hari Pak Walikota juga sudah menyatakan siap diaudit, dan sejatinya semua mata anggaran harus terbuka apalagi yang berjumlah besar dan menyangkut hajat dasar masyarakat. Soal mekanisme, biar dinamika di lembaga yang menentukan," papar Ustuchri kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group).
Dan harus diingat, lanjutnya, bahwa KS-NIK dasarnya adalah Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi, semakin kuat dasar hukumnya dan juga semakin jelas aturan mainnya maka semua stakeholder harus siap (Menerima kenyataan - red). Untuk mekanismenya bisa lewat Komisi (Pembentukan Pansus) atau pendalaman di Banggar (Badan Anggaran). Dan di Banggar pun masih dibahas dengan intens (Terkait KS-NIK - red)," terangnya.
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi