Duit TGUPP Dibonsai, Gembong Tau Aturan Gak Ya?

RADAR NONSTOP - Ini memang aneh. Desakan agar dana tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP dibonsai hingga 0 rupiah sedang digaungkan DPRD DKI. 

Nah, Gembong Warsono teriak soal TGUPP tak bisa masuk APBD 2020. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan tak perlu ada anggaran untuk TGUPP.

Jika TGUPP dibonsai dan harus dibayar lewat uang operasional gubernur, bagaimana jika pertanyaan itu dibalik? 

BERITA TERKAIT :
Koridor I Busway Blok-Kota Mau Dihapus, Upaya Menghilangkan Jejak Sutiyoso?

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Misalnya anggaran staf fraksi dan komisi pakai anggaran honor dewan? 

Lalu, bagaimana jika tenaga ahli DPR dan KSP di Istana Negara pakai operasional Presiden dan anggota DPR? 

Secara sederhana wajar saja jika orang bekerja lalu mendapatkan gaji. Karena TGUPP kerja buat Jakarta maka sah saja dia mendapatkan gaji dari anggaran APBD. 

"Lebih baik untuk TGUPP Rp 0, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau menggunakan TGUPP, silakan pakai dana operasional Gubernur," ujar Gembong dalam rapat pembahasan pagu anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 bersama Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Patut diduga ada upaya memfreming TGUPP secara negatif. Sebab TGUPP era Anies Baswedan lebih efektif. 

Kienerjanya membantu gubernur dan para dinas yang dalam pelaksanaannya macet akibat birokrasi. TGUPP juga melakukan kontrol terhadap SKPD dai kelurahan, kecamatan, sudin hingga dinas.

Ada kesan dengan dipangkasnya TGUPP maka bisa saja ini adalah bagian untuk menggoyang Anies Baswedan. Apalagi Anies yang kerja tanpa Wagub harus diperkuat tim yang solid dan ahli di bidangnya. 

Hingga kini Wagub memang belum dipilih DPRD. Fraksi PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak terkesan mengulur waktu pemilihan Wagub.