Akademisi Unisma, Adi Susilo: KS-NIK Itu Menurut Saya Double Account

RADAR NONSTOP - Adi Susilo, Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unisma 45 Bekasi sekaligus pengamat Kebijakan Publik turut menyatakan sikap dukungannya dilakukan Audit Anggaran KS-NIK terlebih dibentuknya Panitia Khusus (Pansus).

"Kita setuju kalau program KS-NIK kontra produktif dengan program BPJS. Bicara penggunaan anggaran, apalagi ini menyangkut kas Negara sangat layak dilakukan audit dan saya juga mendukung dibentuknya Pansus KS-NIK agar dapat diketahui di mana letak kesalahannya dalam penggunaan anggaran," terang Adi Susilo kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Jumat (1/11).

Menurut Adi Susilo, bicara dari segi kebijakan, KS itu double account karena sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tumpang-tindih kebijakan.

"Tapi kalau Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan terkait Kesehatan tentunya mesti melengkapi yang BPJS karena Pemerintah Pusat sudah menganggarkan begitupun dibayar Lembaga tempat dia bekerja. Kayak Mandiri, berarti dia orang kaya ya bayar sendiri. Dan mestinya Pemerintah itu membayar yang tidak mampu tadi. Namun faktanya tidak seperti itu, rakyat yang mampu saja selama ini dapat biaya pelayanan KS. Jadi KS itu layaknya diintegrasikan ke BPJS," paparnya.

Kalau BPJS kan jelas, lanjut Adi, standar rasionalisasinya itu ada, regulasi tingkatan-tingkatannya itu jelas dan dirinya dugaan untuk KS awal mula tercetus belum ada standarnya.

"Menurut saya, dari segi perencanaan Kartu Sehat Bekasi itu lemah. Perkiraan jumlah pasien berapa? Kita mesti konsep. Jadi, menurut saya wajar terjadi pembengkakan anggaran KS setiap tahunnya dan hal ini juga mesti dikaji ulang. Apalagi kabarnya KS itu disebut-sebut menjadi salah satu penyebab defisit. Jika sebuah program dijalankan dengan baik menurut saya akan menjadi sebuah prestasi. Namun bicara penggunaan anggaran, kebijakan alokasi menurut saya yang salah," tegasnya.

Secara teknis, kata Adi, dirinya tidak tahu persis regulasinya, tapi yang pasti peruntukan awalnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, tapi faktanya tidak begitu.

"KS ini ada unsur politiknya, itu awal yang saya tahu, demi elektabilitas di masa Pilkada lalu. Di mana antusias masyarakat sangat menyambut baik akan adanya program kesehatan gratis ini. Tapi dari segi kebijakan menurut saya tidak pas karena akan menjebolkan pagu anggaran, jadi persentasenya harus ada dan jelas, akhirnya jebol karena tidak ada persentasenya," terangnya.

Adi Susilo pun berpesan mestinya dari awal masing-masing kegiatan ada persentasenya di setiap bidang/lembaga yang menjalankan program KS, dibikin kebijakan alokasi anggarannya.

"Harapan saya KS ini diintegrasikan ke BPJS, sehingga dana yang dari Pemerintah Kota Bekasi bisa menutupi kelompok-kelompok masyarakat yang belum terdaftar di BPJS, khususnya warga miskin. Jadi, Kota punya peta, yang dibayarkan BPJS berapa, kantornya berapa baru sisanya dibayar oleh Pemerintah. Itu menurut saya lebih logis," imbuhnya.