Bener Gak Tuh Calon Menteri Diminta 500 Miliar?

RADAR NONSTOP - Isu tak sedap gelinding ke publik. Adalah Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat melempar isu liar tersebut. 

Kata dia, ada calon menteri yang diminta menyetor Rp 500 miliar kepada sebuah partai politik agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Isu liar itu disampaikan Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Seminar Dan FGD Bakal Dipangkas, Prabowo Minta Menteri Kurangi Omon-Omon 

---

Awalnya Humphrey bicara soal pilkada langsung. Diketahui, Mendagri Tito Karnavian akan melakukan evaluasi pilkada. 

Bahkan ada opsi kalau pilkada langsung akan dihapus. Dan seluruh kepala daerah akan dipilih lewat DPRD. 

Usai bicara pilkada, Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia 'meng-endorse-nya'. 

Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala 'alokasi parpol'. Tapi hal tersebut tak cuma-cuma. 

Dia mengatakan sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp 500 miliar selama dia menjadi menteri Jokowi.

"Bahkan juga, saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ujarnya.