RADAR NONSTOP - Meski mendapat protes penolakan dari Ormas - Ormas Islam Jakarta raya dan para sepuh dan tokoh masyarakat. Bahkan Pemprov DKI akan pasang badan agar Djakarta Warehouse Project (WDP) 2019 berjalan lancar.
Sikap bandel dan kepala batu Pemprov DKI Jakarta ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali.
Ia beralasan sebagai Ibu Kota tentunya Jakarta harus mempunyai banyak aktivitas Internasional. “Pastinya aktivitas itu tidak hanya bisnis tapi kegiatan kesenian dan budaya," klaim Alberto saat dihubungi awak media, Jumat (13/12/2019).
BERITA TERKAIT :Weleh, Weleh, PKS Goda Anies Maju Pilkada DKI Lagi
Merajut Tali Silaturahmi Pasca Pesta Demokrasi
"Penyelenggaraan DWP ini merupakan aspek aktivitas berkesenian yang berskala besar dan internasional yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara maupun dalam negeri," sambungnya.
Alberto juga mengklaim pihak penyelenggara telah berkomitmen untuk memperhatikan setiap norma yang ada.
Petugas dari Pemprov DKI, kata Alberto, juga akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Pengawasan sendiri, akan dipantau dari dua aspek yakni dari sisi penyelenggara dan pariwisata.
"Kami memonitoring ke sana. Dari sisi pajak ada dari BPRD yang mengawasi dari pembelian tiket. Dari pariwisata kami awasi dari objek yang memang menjadi bagian kami," ujar Alberto.
"Mereka bersedia menaati itu. Menjaga ketertiban dan mengikuti aturan berkait dengan peraturan yang ada," tutup Alberto.
Diketahui, sejak beberapa hari lalu, Ormas - Ormas Islam geruduk Balai Kota mendesak Anies membatalkan perhelatan DWP karena dianggap sebagai ajang maksiat, narkoba, minuman keras dan seks bebas.
Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo juga meminta Pemprov DKI tidak hanya memikirkan pemasukan materi saja terkait dengan penyelenggaraan DWP.
“Hidup ini hanya sementara, jangan cuma memikirkan materi. Ingat, pembangunan akhlak dan mental generasi muda demi masa depan bangsa ini lebih penting,” katanya.