.png)
RADAR NONSTOP - Soal Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, hingga saat ini belum juga terlaksana sesuai jadwal yang telah ada.
Konon kabarnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja gamang untuk menentukan pilihan, siapa yang cocok mendampingi dirinya sebagai Wabup Bekasi.
Menurut tokoh masyarakat Cikarang, Kyai Soleh Jaelani, masih banyak yang harus diselesaikan terkait pemilihan Cawabup sisa masa jabatan 2017-2022 tersebut yakni: rekomendasi masih berjalan di partai masing-masing.
Bahkan katanya, koalisi partai sampai saat ini belum sepakat menentukan calon pilihannya, seperti Nasdem, Hanura, PAN dan Golkar, karena masing-masing partai memiliki calon masing-masing.
Di antaranya: Golkar dan PAN mengusulkan H. Marzuki dan Tuti Yasin, Partai Nasdem mengusulkan Rohim Mintareja (mantan Wakil Bupati Bekasi) dan Partai Hanura mengusulkan Dadan Setiawan.
"Enggak mungkin kan rekomendasi Cawabup ada dua atau tiga, makanya rekomendasi harus ada kesepakatan partai koalisi," bebernya.
Selain itu, lanjut dia, pendaftaran 18 orang Cawabup yang pernah dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
"16 orang dari 18 orang yang mendaftar, hingga saat ini masih menunggu kepastian dan kelanjutan proses pemilihan Cawabup yang dilakukan Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat saat itu," ungkapnya.
Masih kata Kyai Soleh yang kini menjabat Sekretaris MUI Kabupaten Bekasi, saat ini Ketua Definitif DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi sudah dijabat oleh Eka Supria Atmaja.
Bahkan, kata dia, informasi yang diterima pihaknya bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, sudah melayangkan surat ke DPP Partai Golkar untuk mempertanyakan terkait rekomendasi yang diusulkan itu siapa? "Tapi sampai saat ini belum ada jawaban," jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, kalau prosesnya belum bersepakat, berarti DPRD Kabupaten Bekasi jangan memaksakan kehendak untuk segera ditetapkan menjadi dua nama.
Kata dia, belum adanya rekomendasi Cawabup tersebut membuat Bupati Eka Supria Atmaja menjadi gamang, sehingga beliau saat ini hanya 'wait end see' menunggu keputusan hingga mengerucut dua nama Cawabup.
"Ingat, ini bukan Pilkada tapi hanya untuk mengisi kekosongan Wakil Bupati. Kalau ini terus berlanjut, Kami selaku warga dan pengurus MUI Kabupaten Bekasi berpesan agar Bupati Bekasi segera move on, meskipun belum ada Wabup yang mendampinginya," tandasnya.
Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi ini, masyarakat Kabupaten Bekasi tidak mau hal ini menjadi bancakan para elit politik.
"Kami menginginkan pemilihan Cawabup berjalan normatif, kesepakatan dengan partai pendukung tetap solid demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi bukan kepentingan pribadi atau kelompok yang menghasilkan masyarakat Kabupaten Bekasi damai, aman, nyaman dan kondusif," imbuhnya.
Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini
Populer Berita
-
Arahan Prabowo Tak DianggapSudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
