FPI Desak Anies Tak Lagi Izinkan Hiburan Hura - Hura, Hedonis Dan Maksiat

RADAR NONSTOP - Pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada klab malam Colosseum mendapat apresiasi yang tinggi dari Front Pembela Islam (FPI).

Selanjutnya FPI meminta Pemprov DKI untuk tak lagi memberi izin kepada wisata yang bersifat hura - hura, hedonis dan ajang maksiat.

"Kita juga dalam pertemuan Selasa (17/12) kemarin menyampaikan agar Pemprov DKI menghentikan seluruh kegiatan wisata hiburan yang berbasiskan hedonisme," kata Sekretaris Umum (Sekum) FPI, Munarman, dalam keterangannya tertulisnya kepada redaksi, Kamis (19/12/2019).

BERITA TERKAIT :
Weleh, Weleh, PKS Goda Anies Maju Pilkada DKI Lagi

---

JK Gabung Anies, Bisa Gembosi Gerbong Golkar Di Prabowo 

---

Diketahui, FPI jadi salah satu pihak yang menyesalkan pemberian penghargaan kepada Colosseum. 

Mereka sempat mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk ingat alasan umat Islam memilih dirinya pada Pilgub 2017. 

Munarman berharap wisata bersifat hedonisme diganti menjadi wisata yang dapat mengembangkan indeks keimanan dan ketakwaan manusia. Dia juga berpesan agar diperbanyak wisata yang bersifat edukatif. 

"(Wisata hedonisme diubah) Menjadi wisata budaya, wisata religi, wisata halal, wisata sejarah dan masih banyak kegiatan wisata yang bermanfaat untuk mengembangkan indeks manusia yang beriman dan bertakwa," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Colosseum Club 1001 memenangi kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotik. Ada 31 kategori dan penghargaan yang diberikan Disparbud DKI kepada mereka yang dinilai berkontribusi nyata dalam mempromosikan pariwisata Jakarta. 

Pemberian penghargaan ini memicu kritik dari berbagai pihak. FPI memprotes kebijakan Anies Baswedan. FPI menyebut kebijakan Anies pro terhadap berkembangnya kemaksiatan. FPI tak hanya memprotes penghargaan Pemprov DKI kepada Colosseum. Mereka juga memprotes Pemprov DKI karena mengizinkan digelarnya Djakarta Warehouse Project (DWP). FPI menyebut dua kebijakan tersebut sebagai maksiat friendly”. 

"Pertama, izin terhadap kegiatan yang di dalamnya terdapat atau memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat, namun berkedok wisata hiburan, termasuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP)," tulis pernyataan sikap FPI yang diterima dari Sekretaris Umum FPI, Munarman, Senin (16/12). 

"Kedua, kebijakan pemberian penghargaan terhadap, lagi-lagi, tempat maksiat berkedok hiburan, yaitu diskotek-diskotek yang semua orang berpikiran waras pasti tahu tidak ada manfaat sama sekali untuk mencapai tujuan pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa," ujarnya. 

Hujan kritik yang berdatangan pun membuat Pemprov DKI mengambil langkah. DKI Jakarta memutuskan membatalkan penghargaan tersebut. Surat dari BNN kepada Disparbud jadi salah satu pertimbangan. 

"Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Colosseum dinyatakan dibatalkan," ujar Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).