.png)
RADAR NONSTOP - Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana klaim tidak masalah pihaknya tak dapat dana hibah sebesar Rp 6 Miliar dalam APBD DKI 2020.
Haji Lulung mengaku memahami kondisi defisit APBD DKI yang menimpa Pemprov DKI di 2019. Sehingga, menurutnya, tidak dialokasikannya dana hibah Bamus di APBD DKI 2020 memang tidak dapat dihindari.
"Kami turut prihatin, dan kami sepenuhnya memahami dengan realitas APBD DKI yang defisit. Karena itu, maka kami siap mandiri dengan menyediakan dana pribadi dari saya dan pengurus sebesar 10 Miliar untuk anggaran Bamus Betawi tahun depan," sesumbar Haji Lulung kepada wartawan, ditemui di Jakarta, Rabu (25/12/2019).
BERITA TERKAIT :Nama Dicatut, Gerbang Betawi Tegaskan Netral Di Pilkada Jakarta
Milad Ke 24 Tahun Perkampungan Budaya Betawi (PBB). Ikut Tren Jadi Tempat Studi, Memodifikasi Elemen Betawi
"Jadi, ini bukan kekecewaan buat kami. Karena memang anggarannya defisit maka kami kepengurusan pimpinan Katua Adat Bamus Betawi Haji Nuri Thahir dan Ketua Umum Haji Lulung siap mandiri," sambungnya.
Namun demikian, di sisi lain, Haji Lulung menyayangkan, ternyata sampai saat ini masih saja ada orang yang mengaku-ngaku pengurus Bamus. Orang itu, kata dia, bisa-bisanya menyatakan Bamus dualisme karena merasa ada dua kepengurusan Bamus.
"Namanya yang mengaku-ngaku Ketua Bamus itu adalah Mr. Zainuddin. Sekarang, kalau betul dia merasa pengurus Bamus asli, saya mau mempertanyakan, mana Surat Keputusan (SK)-nya dari Negara?," ucap Haji Lulung santai.
Karenanya, tokoh asal Tanah Abang ini mengaku tidak habis pikir, Zainuddin alias Oding kesana-kemari masih saja 'pede' mengaku sebagai pengurus Bamus.
"Nah, kalau sekarang dia tiba-tiba muncul mengapresiasi soal Bamus Betawi yang tidak dapat dana hibah, ya silahkan saja, itu wajar karena dia memang tidak punya apa-apa (SK Menkumham), juga bukan siapa-siapa," katanya berseloroh.
Selain itu, Haji Lulung menegaskan, bahwa seluruh program-program Bamus Betawi di 2020 tidak akan terganggu dan dipastikan akan jalan terus. Beberapa program yang akan dijalankan antara lain, sebagaimana Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelestarian Kebudyaan Betawi.
"Kemudian, kita juga akan menjalankan Pergub Nomor 18 Tahun 2019 tentang Festival Kebudayaan sepanjang tahun," ungkapnya.
Saat ini, tambahnya, Bamus misalnya tengah mempersiapkan Program 'Launching Tabungan Umrah Bamus Betawi tahun 2020', yang rencananya akan dilaunching pada awal Januari 2020. Nantinya, jamaah akan berangkat ke Tanah Suci pada bulan Desember 2020.
"Februari, kami akan bikin Festival Palang Pintu dan Kerak Telor se-Jakarta. Berikutnya, pada bulan Maret ada program 'Bedah Kampung Betawi. Nanti semua akan menggunakan ornamen-ornamen asli khas Betawi dengan dibiayai Bamus Betawi bersama tiga wakil ketua umum sesuai bidang masing-masing," paparnya.
Selanjutnya, Haji Lulung memastikan, pada bulan Juni, Lebaran Betawi juga akan tetap diselenggarakan dengan anggaran sebesar Rp 2 Miliar.
"Jadi, tidak ada masalah, warga Betawi tetap akan merayakan kebudayaan kebanggaan kita, kita jalan terus," jelas Haji Lulung.
"Sekali lagi, kami Bamus Betawi sangat mafhum dengan realitas APBD yang defisit, saya juga apresiasi dan ingin membantu Gubernur agar program-program Pemprov yang lebih prioritas bisa tetap jalan. Alhamdulillah, kami pengurus telah menyiapkan dana Rp 10 Miliar untuk anggaran program Bamus di 2020," ucap Haji Lulung.
Selanjutnya, Haji Lulung juga mengingatkan kepada semua pihak khususnya kepada keluarga besar Bamus Betawi agar jangan mau dipecah belah oleh siapapun.
"Kepada seluruh teman-teman dan saudara-saudara yang saya cintai, jangan ngebelah Betawi. Karena, bagaimanapun, Kepengurusan kami adalah yang sah sesuai hasil Mubes Betawi ke-VII 2018 pada tanggal 1-3 September 2018 di Hotel Twin dan dibuka secara resmi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan," ungkapnya.
"Bahwasanya, setelah itu mereka (Oding dkk) menggelar Mubes lain, itu jelas namanya memecah belah. Karena mereka juga menggunakan nama Bamus," ucap Haji Lulung.
"Sudah lah, jangan lagi ngaku-ngaku Bamus Betawi dualisme kalau tidak mengantongi pengakuan dari Negara, gitu aja," Haji Lulung mengingatkan.
Untuk diketahui, Sebagaimana dikutip dari lampiran resmi surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor SK: AHU-0004530.AH.01.07 Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum perkumpulan Badan Musyawarah Bamus Betawi, Kepengurusan Bamus Betawi periode 2018-2023 adalah yang dipimpin Ketua Adat Bamus Betawi Haji Nuri Thahir dan Ketua Umum Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Dalam surat tersebut menetapkan Abraham Lunggana alias Haji Lulung AL, sebagai Ketua Umum; Syarif Hidayatullah sebagai Sekretaris Jenderal; Djuli Zulkarnain sebagai Bendahara Umum; Nuri Thahir sebagai Ketua Majelis Adat; Bambang Sutjipto Syukur sebagai Sekretaris Majelis Adat.
Surat tersebut ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar pada tanggal 16 April 2019 lalu.
Hibah Bamus Masuk APBD-P?
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kemudian memutuskan bahwa dana hibah Bamus akan diajukan pada APBD-Perubahan DKI Jakarta 2020.
"Saya rasa cukup untuk dua usulan penambahan hibah Kodam Jaya dan Bamus Betawi nanti kita taro di APBD-P," kata Prasetio saat rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019) lalu.
