Fadli Zon Dipercaya 40 Negara Jabat Vice President Liga Parlemen Dunia Untuk Palestina

RADAR NONSTOP-Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) yang ketiga dilaksanakan di Malaysia pada 8-9 Februari 2020 dihadiri lebih dari 300 anggota Parlemen dari 40 negara.

Konferensi dibuka dan direstui Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Dr. Mahathir Mohammad dan ditutup oleh Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Dr Wan Azizah binti Wan Ismail. Acara Liga Parlemen Dunia ini menghasilkan beberapa resolusi untuk isu Palestina termasuk memilih kepemimpinan baru Liga Parlemen.

Dua Vice President yang dipilih yaitu Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI (2014-2019) yang kini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan anggota DPR RI Komisi I. Vice President berikutnya dari Parlemen Turki Mr. Nuredin Nabaty.

BERITA TERKAIT :
Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka

---

Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

Fadli mengatakan, penunjukan dirinya menjadi Vice President Liga Parlemen Dunia Untuk Al-Quds merupakan amanah yang berat dan merupakan kehormatan karena Indonesia dipercaya oleh parlemen 40 negara peserta untuk membantu mengkoordinir kegiatan parlemen dunia terkait isu Palestina.

Menurut Fadli, Indonesia akan berdiri bersama akal sehat dan kemanusiaan, berjuang membela Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan. Parlemen mempunyai jaringan luas ke negara masing-masing untuk memastikan komitmen dan keberpihakan pada kemerdekaan Palestina.

"Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan garis politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (10/2/2020).

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan dengan tema "Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem”, semua pembicara dan peserta Konferensi dari seluruh negara mengecam proposal yang ditawarkan Trump untuk masa depan Palestina yang berjudul" Deal of The Century".

Mereka menganggap, ide Trump menggambarkan rencana agresi baru pada rakyat Palestina dan peningkatan historis mereka atas tanah air mereka dan nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Peserta konferensi mendukung hak Palestina untuk kembali dan menentukan nasib sendiri dan dan mendukung sepenuhnya negara Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dengan dengan Yerusalem sebagai ibukotanya," urainya.

Selanjutnya, sambung dia, peserta menolak dan mengutuk apa yang disebut "Deal of The Century" atau "Kesepakatan Abad Ini" yang merupakan kelanjutan kebijakan Amerika sistematis yang bias terhadap pendudukan dan diskriminasi Israel terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Segala negosiasi dan kesepakatan  yang tidak memberikan hak penuh kepada rakyat Palestina akan berakhir dengan kegagalan. Peserta dari 40 negara tersebut juga menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Palestina berjuang dengan segenap daya upaya menolak agresi Zionis Israel," demikian Fadli Zon.