RADAR NONSTOP - Bahlil Lahadalia meradang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menuding ada gubernur rasa Presiden.
Alhasil, akibat ulah gubernur tersebut program Jokowi soal investasi terhambat. Sang gubernur rasa Presiden itu ada di Kalimantan.
Sayangnya mantan aktivis HMI ini tak menyebut siapa si gubernur itu. Apakah dari Kaltim, Kalsel, Kalut atau Kalteng?
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?
Belajar Dari Paman Birin Yang Bebas Dari Jeratan Kasus Korupsi Oleh KPK
Ucapan Bahlil itu diungkapkan dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,'" jelas Bahlil.
Bahlil mengklaim lembaga yang dia pimpin sudah mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
"Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati/wali kota dilimpahkan kepada PMPTSP. Ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut," ungkap mantan Ketua Umum HIPMI ini.