.png)
RADAR NONTOP - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya berencana membangun hunia vertikal di atas pasar - pasar tradisional. Rusun tersebut rumah DP Nol Persen atau komersial?
Sekretaris Perusahaan Pasar Jaya, Sumanto mengatakan, rencana tersebut baru pada tahap kajian, perubahan dokumen kepemilikan lahan 63 lokasi. Dari hak pakai menjadi hak kelola.
"Di antara 63 itu, lagi dilakukan kajian. Mana saja yang bisa kita lakukan atau membuat rusun (rumah susun) atau hunian. Paling tidak, beberapa pasar bisa kita lakukan," ucapnya saat dihubungi awak media baru - baru ini.
BERITA TERKAIT :Ratusan PKL Pasar Deprok Kamal Sepakat Satu Komando dengan Anak Buah Kang Uus
Harga Bawang Merah Pedas, Petani Di Brebes Bersorak, Pedagang Manyun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, tambahnya, ingin pembangunan dilakukan di pasar-pasar yang dekat akses mobilitas publik atau areal pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD). Macam terminal dan stasiun.
"Tidak banyak (lokasinya). Paling sementara yang pasti berproses, paling tidak ada 10 pasar bisa kebangun," katanya.
Dia menerangkan, kebijakan tersebut selaras dengan program Pemprov Jakarta. Menekan angka defisit kekurangan hunian (backlog). "Khususnya, untuk kalangan ke bawah," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 1.276.424 (49%) rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah pada 2015. Tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat (Jabar).
Nantinya, hunian vertikal tersebut dapat dimiliki dengan konsep rumah susun sederhana milik (rusunami). Baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun golongan menengah ke atas.
"Kepada masyarakat yang membeli itu, bisa diberikan HGB (hak guna bangunan). Tapi, HGB di atas hak pengelolaan atau HPL (hak pakai lahan). Jadi, (tanah) tetap punya Pasar Jaya," tuturnya.
Ini berbeda dengan Rusun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lantaran Kementerian PUPR selaku pembangunnya, ingin berkonsep rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Diperuntukkan bagi MBR.
"Tapi, enggak tahu perkembangannya nanti. Kita lagi dalam proses pembahasan," ucap Manto, sapaannya. Pasar Jaya mengusulkan sekitar 30% persen dari 1.900-an unit diperuntukkan MBR yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.
Sisanya, 70%, bagi kalangan menengah ke atas. Agar Pasar Jaya selaku pengelola mendapatkan cuan. "Formulanya begitu. Apabila Pemprov DKI tidak ada bantuan subsidi," ujar dia.
Kementerian PUPR secara simbolis telah menyerahkan pengelolaan Rusunawa Pasar Rumput kepada Pemprov Jakarta, 20 September 2019. Pembangunan tiga menaranya setinggi 25 lantai mencapai Rp961,4 miliar.
Ihwal sumber dana proyek, menurutnya, bisa berasal dari beberapa pos. Seperti kas perusahaan, penyertaan modal daerah (PMD), ataupun pihak ketiga.
"Selama ini, metodenya banyak. Bisa kerja sama, penyertaan modal, dan kompensasi. Bisa bangun serah guna (build operate transfer/BOT)," ucapnya.
Perusahat pelat merah Jakarta itu menargetkan proses pembangunan rusun di beberapa lokasi dapat dilakukan pada 2020. "Detailnya, Aku cek di Divisi Perencanaan," tutup Manto.
