.png)
RADAR NONSTOP - Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot) berwacana ingin melakukan pemotong gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi untuk membantu penanggulangan Covid-19 pada wilayah setempat.
Menyikapi hal tersebut, Zainudin, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) Bekasi menegaskan, gaji adalah hak pegawai, tidak boleh dipotong walau se rupiah pun tanpa persetujuan yang bersangkutan, tapi kalau tunjangan boleh karena itu kebijakan dari masing-masing daerah.
"Jika tetap dilaksanakan kebijakan tersebut, daya tahan tubuh puluhan ribu ASN dan keluarganya tentunya akan menurun, mengingat kebijakan tersebut merusak sendi ekonomi ASN dan keluarganya. Dan entah doa apa yang akan terlahir dari puluhan ribu ASN dan honorer pada pembuat kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut jelas mengorbankan status ekonomi rentan ASN juga honorer," tegas Zainudin, yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Bekasi kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Rabu (1/4).
BERITA TERKAIT :Dinkes Kota Bekasi Imbau Masyarakat Melakukan Pencegahan DBD Dengan PSN 4M Plus
Pj Wali Kota Bekasi Lemah, Gagal Lobi Tapi Jago Mempertahankan Jabatan
Namun, lanjut Zainudin, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi bisa menumbuhkan imun juga bagi PNS, khususnya mayoritas PNS yang tersandera oleh cicilan Bank, dengan kebijakan kepada Bank Pemerintah yang memberikan kredit selama wabah berlangsung untuk tidak dilakukan pemotongan cicilan.
"Hal yang mudah untuk menghapus mendegradasi mental puluhan ribu ASN Kota Bekasi, namun mental leadership akan muncul jika Walikota mampu menekan Bank yang memberikan kredit untuk menunda cicilan selama wabah belum usai," terangnya.
Ingat, sambungnya Zainudin, Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu melahirkan Jiwa Pilantropis di tengah krisis seperti ini, bukan melahirkan kebijakan yang melahirkan kutuk sumpah serapah di tengah ancaman virus gaib yang setiap saat mengancam jiwa termasuk jiwa seorang Walikota di manapun.
"Jadi pesan kami kepada kalian duhai para Pemimpin, janganlah diktator, melahirkan kebijakan yang berdampak pada sumpah serapah. Ingat, resiko mereka untuk bekerja juga sudah cukup tinggi, apalagi Pejabat Pemkot Bekasi saat ini ada yang terjangkit dan dinyatakan positif Covid-19, selain itu mereka enggak dapat insentif, ehh gaji malah mau dipotong," pungkasnya.
