.png)
RADAR NONSTOP - Pembatalan kenaikan BBM oleh Jokowi diharapkan bukan pencitraan jelang Pilpres 2019. Oleh karena itu, pemerintah diminta jujur dan terbuka soal batalnya kenaikan harga tersebut
“Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid, Rabu (11/10/2018).
Hidayat mengatakan seharusnya persoalan menteri menaikkan dan presiden kemudian membatalkan atau menurunkan kembali harga BBM itu tidak diperlihatkan terang benderang di hadapan publik. Apalagi, dengan argumentasi yang aneh-aneh.
BERITA TERKAIT :Ini Namanya Berkah Pilpres, Harga BBM Tidak Naik
Pajak Motor BBM Bakal Naik, Driver Ojol: Kami Bakal Protes Dan Siap Ngamuk
Menurut Hidayat, seharusnya persoalan tersebut dikoordinasikan di internal pemerintah. “Koordinasi yang sangat lemah di internal kabinet dan itu harusnya tidak terjadi. Jadi, ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Pak Jokowi. Dan itu menghadirkan kegalauan di tingkat publik karena kalau negara diurusi semacam ini akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan,” katanya.
Hidayat menuturkan, alasan pembatalan kenaikan harga premium tersebut juga aneh. Dia mengatakan, tahun lalu pemerintah menaikkan harga BBM tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat. Namun, sekarang pemerintah berdalih mempertimbangkan daya beli masyarakat sehingga kenaikan BBM ditunda.
Dia berpendapat sikap pemerintah mengakui daya beli masyarakat lemah merupakan sebuah persoalan baru. Pasalnya selama ini pemerintah tidak pernah mau mengakui daya beli masyarakat turun.
Selain itu, lanjut dia, selama ini pemerintah tidak mau mengakui ada masalah ekonomi di masyarakat. "Bahkan (nilai tukar) rupiah di atas Rp 15 ribu per dolar pun dianggap tidak menjadi masalah. Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun," ungkap wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Hidayat menyatakan apakah hal ini yang kemudian membuat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pihak Prabowo Subianto tidak menggunakan isu ekonomi di kompetisi pilpres. "Ini juga menjadi sangat jelas," pungkasnya.
