DPD PAN Kota Bekasi Minta Penanganan Covid-19 Dan PSBB Dikaji Ulang Agar Lebih Optimal

RADAR NONSTOP - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi mendukung langkah Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan larangan mudik dan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan harus diiringi dengan persiapan yang matang. Di antaranya, keuangan daerah yang mencukupi dan diatur dengan baik serta tetap berkoordinasi dengan DPRD, ditambah Stabilitas Sistem PSBB untuk penanganan Covid-19 yang kian hari semakin rentan permasalahan. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz.

"Dua persoalan ini semakin bertambah rumit. Sangat dilematis. Di mana, apa yang disampaikan Presiden, ada kebijakan larangan mudik. Sementara kalau tinggal di sini (Kota Bekasi) maka menjadi beban. Untuk sehari- hari dan beban hidup ke depannya," ujar Abdul Muin Hafied, Selasa (28/4/2020).

Muin menegaskan, larangan mudik sudah membebani. Bila memang akan ditetapkan, apakah ada formulasi yang tepat yang dikeluarkan. Misalnya, dengan menjamin kelangsungan hidup. Karena saat ini, bantuan dari pemerintah daerah sangat terbatas. Sedangkan bantuan lainnya dari pusat dan Provinsi masih belum ada kejelasan.

"Harusnya Pemerintah bisa menginventarisasi. Yang memang sudah mendesak, dan tidak bisa berbuat di Bekasi agar sebaiknya, dan perhatikan betul. Dari pada tinggal gak bisa berbuat banyak, dan bantuan dari pemerintah setempat hanya untuk bertahan hidup beberapa hari. Harusnya menyediakan semuanya," paparnya.

Lebih lanjut, Muin yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi ini menjelaskan, kalau permasalahan tersebut tidak diakomodir akan ada persoalan baru di tengah Covid-19. Karena diketahui, masyakat saat ini akan dihadapkan dengan lebaran dan kebutuhan tinggi, padahal  kehidupan keseharian sedang susah.

"Perlu kita sadari, sembako cukup membantu tapi tidak bisa menjadi solusi karena kebutuhan hidup berjalan terus bukan hanya untuk satu atau dua hari jadi memang harus diinventarisir mengingat persoalan wabah Corona juga tidak ada kepastian kapan akan selesai. PAN Kota Bekasi bukan tidak sepakat dengan larangan mudik. Kalau bisa, ya dipulangkan dan disiapkan tempat isolasi di kampung halamannya. Daripada membebani daerah. Kalau terjadi kelaparan, akan menjadi hal luar biasa di sini," bebernya.

Terkait budget Pemerintah Daerah sendiri, Muin enggan menjabarkan lebih luas. Namun yang pasti, kata dia, budget yang dimiliki tidak akan bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat hingga berminggu-minggu lamanya. Terlebih, akan diterapkannya PSBB tahap II.

"Karena dengan budget seberapa dan hanya menjamin beberapa hari. Belum lagi persoalan penyakit menular, jadi serba salah, dilematis Jangan jadi banyak problem ke depannya," tegasnya.  
 
Muin menambahkan, pihaknya pun akan mengeluarkan surat pada pemerintah daerah terkait persoalan mudik. Dan dibuat aturan secara tegas, agar tidak ada lagi simpang siur soal aturan PSBB.

"Gak boleh tanggung dan semaunya di PSBB ini. Ini memang harus ada kajian oleh Pemkot Bekasi. Dan kita akan mengeluarkan rekomendasi," tukasnya.