RADAR NONSTOP - Nasi nampaknya memang sudah menjadi bubur. Judul reklamasi di Ancol terus bergulir.
Semoga saja aksi demo itu memang suara rakyat dan para nelayan. Percaya...
Goyangan reklamsi memang terlihat masif. Aksinya pun beraneka ragam dengan isu yang sama yakni tolak reklamasi.
BERITA TERKAIT :Jual Rumah Gampang-Gampang Susah, Begini Tips Agar Cepat Laku
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah
Padahal Anies, sudah menyebar video kalau Ancol akan diluaskan dan dibikin pantai publik. Bahkan, untuk menghadang banjir. Semoga.
Sebelum reklamasi Ancol, yang heboh adalah soal PPDB DKI 2020. Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 dinilai tidak adil.
Tapi, bagi sebagian warga kalau PPDB DKI dinilai adil. Karena bisa menampung warga yang sulit mendapatkan sekolah. Apalagi PPDB juga bisa menghadang warga luar dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang ikut daftar di sekolah DKI.
Nah yang seru lagi, mendadak ada aksi TPA Bantargebang. Tempat pembuangan sampah warga ibu kota itu dituduh sebagai kejahatan kemanusian.
Padahal, setiap tahun, Provinsi DKI Jakarta memberikan dana kompensasi. Duit itu untuk bau sampah, dana bantuan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.
Pengajuan di 2020, Bekasi mendapatkan sekitar Rp700 miliar. Rp300 miliar buat dana wajib dan sisanya sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan. Duit kompensasi itu dihitung berdasarkan jumlah ton sampah yang dibuang.
Pada 2019, duit kompensasi sekitar Rp141 miliar. Hal itu didasarkan pada proyeksi tonase sampah yang akan dibuang ke TPST Bantargebang. Duit itu biasanya masuk ke rekening daerah Kota Bekasi.
Apakah ini cara untuk menggerus Anies?
Bisa saja. Karena Anies yang dinilai paling cepat dalam menangani Corona ketimbang kepala daerah lain. Jika ini didiamkan tentunya Anies akan melambung.
Tapi, hujatan, cacian dan aksi yang masif tak membuat Anies gemetar. Karena Anies memegang prinsip 'dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang'. Dan masa jabatannya tetap hingga 2022.