RADAR NONSTOP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan sikap menterinya yang tidak gesit. Menteri kata dia, tidak membelanjakan anggaran negara secara cepat di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Sindiran Jokowi ini selama Corona sudah dua kali. Yang pertama sempat membuat spekulasi soal reshuffle.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menjadi sasaran reshuffle. Isu reshuffle juga menyasar ke Menteri BUMN Erick Thohir dan menteri lainnya.
BERITA TERKAIT :Jual Rumah Gampang-Gampang Susah, Begini Tips Agar Cepat Laku
Jabar Rawan Stunting, Balita Pendek Masih Marak
Saat acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020), Jokowi kembali menyentil.
Kata dia, kecepatan itu sangat penting. Sangat penting apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. "Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat," ujarnya, Senin (20/7/2020).
Menurut Jokowi, rakyat sangat menunggu anggaran yang digelontorkan pemerintah, khususnya di tengah pandemi corona saat ini. Oleh sebab itu, ia mengingatkan jajarannya mempercepat langkah belanja negara, namun tetap memerhatikan efisiensi dan akuntabilitas.
"Padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali," ucapnya.
Jokowi menuturkan, 2020 menjadi tahun krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Ia ingin para pembantunya bekerja secara luar biasa agar bisa keluar dari musibah yang juga melanda ratusan negara lainnya.
"Banyak langkah extra ordinary yang harus dilakukan pemerintah, extra ordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.
Dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020), Jokowi mengungkap rasa kesalnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar, Kamis (18/6/2020).
Salah satunya adalah penyerapan anggaran penananganan Covid-19 di kementerian-kementerian tidak memuaskan. Selain itu, Presiden Indonesia ketujuh ini juga mengaku jengkel karena melihat masih banyak pejabat yang mengabaikan kondisi pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, dia menegaskan siap untuk mengambil berbagai langkah tak biasa untuk menangani pandemi ini dan dampaknya. Salah satu pilihannya, jelas dia, merombak kabinet atau reshuffle.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan progres penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan rakyat.
"Saya harus ngomong apa adanya, ga ada progres yang signifikan. Kalau mau minta perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujarnya.
Jokowi mengkritisi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional yakni di di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun baru terserap 1,53 persen. "Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-triger ekonomi," ujarnya.