RADAR NONSTOP - Benny Bakhtiar, mantan Ketua PK Golkar Bekasi Barat dengan tegas mengatakan, dengan adanya mosi tidak percaya akan kepemimpinannya dan pencalonan Ade Puspitasari, seharusnya Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi legowo.
"Terkait dengan penundaan Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Golkar Kota Bekasi yang dibatalkan Tanggal 5 Agustus kemarin itu merupakan sinyal kuat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk incumbent, dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi sekarang yaitu Bapak Rahmat Effendi. Sinyal kuatnya apa? Ya tidak merestui, baik pencalonan dirinya ataupun anaknya yaitu Ade Puspitasari," papar Benny Bakhtiar kepada radarnonstop.co, Rabu (19/8/2020).
Sebenarnya, sambung Benny Bakhtiar, kalau menangkap sinyal seperti itu, ya seorang incumbent harus legowo, kalau dia menangkap dan berjiwa besar.
BERITA TERKAIT :Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
"Kalau direstui sama DPP gak bakalan Musda ditunda, pasti berjalan, kira-kira begitu," ujarnya.
Ditanya soal adanya empat kandidat dalam Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Benny Bakhtiar menjawab, yang saya kenal hanya dua orang, Bang Nofel Saleh Hilabi sama Ade Puspitasari.
"Di antara dua tersebut saya pikir kalau dilihat secara garis besar, bukan buat kepentingan pribadi ataupun golongan, kita berbicara kepentingan bersama dalam arti membangun Partai Golkar di Kota Bekasi ya yang layak untuk menjadi pemimpin ya Bang Nofel," paparnya.
Disinggung terkait rumor yang beredar kalau Ade Puspita melanggar AD/ART Partai jika dipaksakan maju dalam prosesi hajatan Musda, Benny Bakhtiar mengutarakan bahwa Ade Puspita ini mencuat namanya saat dirinya menjadi Anggota Legislatif di Tahun 2019 kemarin.
"Dari saya menjabat jadi Ketua PK sejak Tahun 2014, saya tidak mengenal yang namanya Ade Puspita, baik secara pribadi maupun secara Organisasi, baik di struktural DPD maupun struktural PK. Jika ditanya Ade pernah menjadi Ketua PK di Bekasi Selatan, saya belum pernah dengar. Bahkan sebelum di PK saya sempat menjadi Pengurus di DPD Partai Golkar Kota Bekasi selama satu periode sampai saya turun menjadi Ketua PK belum pernah saya mendengar Ade Puspita itu menjadi Pengurus Partai secara struktural ya," tegas Benny Bakhtiar.
Yang namanya Musda, sambung Benny Bakhtiar, itu ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta ada Tata Tertib (Tatib), terlebih bakal calon kandidat akan melewati tahap-tahap itu.
"Di Tatib Musda, Ade Puspita jika dipaksakan ya jelas melanggar. Tolak ukur pelanggarannya itu apa? Sekurang-kurangnya bakal calon harus menjadi Pengurus Partai selama 5 tahun, itu sekurang-kurangnya. Bukan pengurus organisasi sayap ya, tapi pengurus Partai secara Struktural, baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kota dan Kabupaten. Dan telak Ade Puspita gak masuk kriteria itu," ungkapnya.
Benny Bakhtiar pun berharap, semua akan lahir nanti generasi pemimpin baru yang tentunya nanti membawa Partai Golkar Kota Bekasi ke depan lebih besar dan lebih berkarya lagi.
"Dengan adanya mosi tidak percaya itu kan hal yang wajar dalam berorganisasi dan berdemokrasi. Artinya, ya sudahlah, bukan rahasia umum lagi bahwa kita sudah tidak percaya sama pemimpin kita. Jadi, sudah sepatutnya seorang Rahmat Effendi Legowo," terangnya.
Disinggung soal adanya kabar kalau Pengurus DPD sedang membentuk Tim Kecil untuk memaksakan agar Musda Ke-5 digelar di Bulan Agustus ini, Benny Bakhtiar mengatakan, ya biarin saja.
"Semua itu Keputusan ada di DPP dan DPD Jawa Barat. Yang jelas kita fatsun sama DPP, apa kata DPP kita ngikut," pungkasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi terkait anggapan menabrak Tatib Musda jika maju dalam Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari dengan singkat menjawab,
"Tatib Musda dan yang lain-lainnya bisa ditanyakan ke panitianya langsung. Siapapun boleh daftar menjadi Calon Ketua DPD. Nah yang menentukan masuk atau tidaknya ya dari panitia. Coba ditanyakan langsung saja ya. Terimakasih," jawabnya singkat.