Dibalik Kengototan Pepen Soal Hibah, DPRD: Bekasi Defisit Anggaran

RADAR NONSTOP - Beberapa hari belakangan, Wali Kota Bekasi, Pepen, jadi pusat perhatian. Aksinya menghadang truk sampah, meledak-ledak di media, lalu mendatangi dan merangkul Anies di Balaikota DKI, menyisakan tanda tanya? 

Ada apa gerangan dengan politisi Golkar itu, dia yang menantang dia pula yang datang memeluk. Ternyata Pepen lagi dirundung masalah, Bekasi defisit anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro buka-bukaan soal kelakuan aneh Pepen terkait permintaan hibah Rp 2 triliun. Bekasi saat ini sedang menghadapi masalah keuangan.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Keuangan daerah (Bekasi) kota minus. Imbasnya banyak anggaran infrastruktur yang tertunda pembangunannya.

"Saya menilainya ini karena kondisi keuangan daerah, adanya bantuan hibah ini proyek infrastruktur bisa berjalan lagi," ungkap Chairuman kepada wartawan, Selasa (23/10/2018).

Ia juga mengatakan, selama ini Pemkot Bekasi ketergantungan dana hibah kemitraan yang didapatkan dari DKI Jakarta.

"Kita lihat kan, saat dana itu tidak cair, mereka (Pemkot) kebingungan. Ini proyek-proyek bisa terhenti. Ya adanya bantuan yang diberikan DKI, maka setidaknya pos anggaran bisa dipakai untuk keperluan lainnya," jelasnya.

Chairuman menyayangkan Pemkot Bekasi tidak pernah melibatkan DPRD untuk membahas TPST Bantargebang. Sehingga, banyak komentar yang akhirnya berujung ke ranah media sosial.

"Jadi soal itu bisa libatkan DPRD terkait pencarian solusi atau pembahasan lain. Kalau begini kan jadi banyak pernyataan yang dinilai bias," ucapnya.

Chairuman menambahkan, pada 2019 Pemkot Bekasi hanya akan menerima Rp 141 miliar dari usulan Rp 2 triliun. Pemangkasan ini berdasarkan kajian dari pihak Pemprov DKI Jakarta. “Info yang saya dapat, Pemkot jadi hanya dapat Rp 141 miliar dana dari DKI pada tahun depan," ujarnya.

Dan kalaupun ada penambahan, kata Chairuman, bisa jadi masuk ke anggaran perubahan 2019. Dana sebesar itu, kata dia, sudah termasuk dana kompensasi bau, dan dana pembangunan wilayah sekitar.

"Masalahnya sekarang KUA PPAS pada APBD 2019 milik DKI sudah diusulkan ke dewan," pungkasnya.